Wamenlu: Gabung ke BRICS, Indonesia tak anti-Barat

Wamenlu: Gabung ke BRICS, Indonesia tak anti-Barat

  • Sabtu, 19 Juli 2025 22:19 WIB
  • waktu baca 2 menit
Wamenlu: Gabung ke BRICS, Indonesia tak anti-Barat
Para pemimpin negara anggota BRICS, termasuk Presiden RI Prabowo Subianto, Presiden Brazil Luiz Inacio Lula da Silva, PM India Narendra Modi, dan PM China Li Qiang berfoto bersama dalam KTT BRICS di Rio de Janeiro, Brazil, 6 Juli 2025. (ANTARA FOTO/HO/Biro Pers-Muchlis jr/wpa/foc/aa)

Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Luar Negeri RI Arif Havas Oegroseno menegaskan bahwa Indonesia tidak bersikap anti-Barat setelah bergabung dengan BRICS — kelompok kerja sama ekonomi yang beranggotakan 10 negara, termasuk India, Iran, Rusia, dan China.

Dia menyatakan hal itu dalam acara “Double Check: Buah Muhibbah Presiden Prabowo dari Dunia Internasional” yang digelar Kantor Komunikasi Kepresidenan di Jakarta pada Sabtu (19/7).

Havas menjelaskan bahwa India — salah satu pendiri BRICS — mengutus menteri luar negerinya untuk menghadiri pelantikan Donald Trump sebagai Presiden AS. India juga anggota Quad bersama Jepang, Australia, dan AS.

Karena itulah, kata Havas, Indonesia tidak anti-Barat karena Indonesia memiliki hubungan baik dengan India, salah satunya lewat BRICS.

Dia menegaskan ada hal positif yang diperoleh Indonesia dengan bergabung di BRICS, salah satunya menyangkut standar minyak nabati yang adil dan berkelanjutan.

“Dengan BRICS, kita bisa punya satu diskusi mengenai standar yang baru, karena kalau bicara mengenai sustainability, ya ini masalah standar. Di Eropa punya standar yang mereka buat sendiri, kita punya standar sendiri,” kata Havas.

Dia juga menyebutkan bahwa BRICS baru saja menyelenggarakan pertemuan negara-negara penghasil mineral bahan baku kritis (critical raw minerals).

Menurut Havas, semua negara penghasil mineral itu adalah negara berkembang yang tidak banyak memiliki kemampuan untuk meningkatkan keuntungan dari sumber daya mereka sendiri tanpa investasi asing.

Dalam pertemuan itu, kata dia, banyak yang bertanya kepada Indonesia tentang hilirisasi dan menyeimbangkan keuntungan ekonomi dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup.

“Jadi ini suatu pertemuan yang baru, kita harapkan nanti di tahun-tahun mendatang ini akan menjadi suatu grouping yang baru,” kata Havas.

Baca juga: LPEM: Indonesia harus bisa jaga posisi non-blok setelah gabung BRICS
Baca juga: Studi sebut RI perlu dorong BRICS bahas hambatan tarif dan nontarif

Pewarta: Cindy Frishanti Octavia
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Komentar

Komentar menjadi tanggung-jawab Anda sesuai UU ITE.

Berita Terkait

Rekomendasi lain

  • Related Posts

    Gubernur: sertifikat HAKI upaya lindungi kreativitas Papua

    English Terkini Terpopuler Top News Pilihan Editor Pemilu Otomotif Antara Foto Redaksi Gubernur: sertifikat HAKI upaya lindungi kreativitas Papua Senin, 21 Juli 2025 11:23 WIB waktu baca 2 menit Penjabat…

    Menteri Arifah dorong pemenuhan hak pendidikan anak di pesantren

    English Terkini Terpopuler Top News Pilihan Editor Pemilu Otomotif Antara Foto Redaksi Menteri Arifah dorong pemenuhan hak pendidikan anak di pesantren Senin, 21 Juli 2025 11:22 WIB waktu baca 2…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *