Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menekankan urgensi penulisan ulang sejarah Indonesia secara berkala agar tetap relevan dengan dinamika zaman.

Menurut pria yang akrab disapa Fikri itu dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat, penulisan sejarah tidak boleh dianggap absolut dan harus terbuka terhadap berbagai perspektif baru.

“Tidak ada absolutisme dalam penulisan sejarah. Yang berarti, penulisan sejarah harus terbuka bagi berbagai perspektif, setiap masa harus ditulis ulang, ada perubahan, ada dinamika, ada geopolitik, sosial ekonomi yang berbeda,” ujar dia.

Dia mengatakan hal tersebut, dalam kunjungan kerja Komisi X DPR RI ke Universitas Diponegoro (Undip) di Semarang, Jawa Tengah pada Kamis (3/7).

Baca juga: Menbud sebut penulisan ulang sejarah hanya oleh tim yang dibentuk

Menurut dia, karena setiap masa memiliki peristiwa, dinamika geopolitik, sosial, dan ekonomi yang berbeda, sejarah perlu direkam ulang agar generasi mendatang memahami konteksnya secara utuh.

Legislator berasal dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX itu, juga mengapresiasi inisiatif penulisan ulang sejarah Indonesia yang sedang digagas pemerintah untuk diselesaikan pada Agustus 2025, bertepatan dengan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI.

Dia mengemukakan penulisan ulang sejarah juga menjadi upaya menjaga literasi sejarah tetap hidup dan relevan dengan tantangan zaman.

Ia berharap, proyek tersebut dapat menjadi ruang keterlibatan publik dan akademisi untuk memberikan perspektif baru dalam penulisan sejarah nasional.

Fikri juga mengingatkan pentingnya membaca sejarah secara objektif, terlepas dari pandangan pribadi terhadap figur atau peristiwa tertentu.

“Ini bukan tidak suka atau suka, menilai lebih objektif,” ujarnya.

Komisi X DPR RI melaksanakan kunjungan kerja spesifik ke Undip dengan fokus diskusi bersama para penulis proyek penulisan ulang sejarah Indonesia. Kunjungan tersebut dipimpin oleh Himmatul Aliyah selaku pimpinan Komisi X DPR RI dan diterima langsung oleh Rektor Undip Suharnomo.

Proyek penulisan ulang sejarah Indonesia dirancang agar menjadi dokumen yang lebih komprehensif, terbuka, dan relevan dengan perkembangan sosial, budaya, dan politik bangsa, sekaligus sebagai upaya meneguhkan nilai-nilai kebangsaan bagi generasi penerus.

Baca juga: Puan ingatkan tak ada sejarah dihilangkan yang rugikan pihak tertentu

Baca juga: DPR RI himpun masukan di Unand untuk penulisan ulang sejarah

Baca juga: Menbud sebut penulisan sejarah untuk pemersatu bangsa

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.