Dinsos Kaltim dan DPR sinergikan perluasan akses Sekolah Rakyat

Samarinda (Redaksi) – Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur bersinergi bersama Komisi VIII DPR RI dalam memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu melalui program Sekolah Rakyat di Kota Samarinda.

“Program Sekolah Rakyat ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk memastikan anak-anak dari keluarga rentan memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan yang layak,” kata Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Jaya Mualimin di Samarinda, Jumat.

Diseminasi program prioritas Kementerian Sosial RI tersebut dilaksanakan di Sekolah Rakyat, Palaran, Kota Samarinda dengan melibatkan jajaran legislatif serta pendamping sosial daerah, dengan penguatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) bagi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH).

“Melalui penguatan P2K2, para orang tua didorong untuk meningkatkan pengetahuan terkait pengasuhan anak, kesehatan, hingga pengelolaan keuangan keluarga secara mandiri,” ujar Jaya.

Jaya menjelaskan, Sekolah Rakyat didesain secara khusus sebagai instrumen inklusif untuk menjangkau anak-anak putus sekolah dan kurang mampu di seluruh wilayah Kaltim.

Langkah kolaboratif ini diharapkan pihaknya dapat mendorong peningkatan taraf hidup generasi muda sekaligus memutus mata rantai kemiskinan antar-generasi.

“Keberhasilan program kesejahteraan sosial ini membutuhkan sinergi yang kuat Redaksi pemerintah pusat, daerah, legislatif, dan seluruh unsur masyarakat,” tutur Jaya.

Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian hadir memberikan pemaparan mengenai arah kebijakan prioritas nasional di bidang pemberdayaan keluarga.

Dinas Sosial Kaltim berkomitmen penuh mengawal pendampingan dan pelayanan sosial agar bantuan tepat sasaran bagi warga yang membutuhkan.

“Diseminasi ini penting untuk menyelaraskan pemahaman bersama mengenai fokus pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kaltim,” ucap Jaya.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat koordinasi dengan kementerian terkait guna memastikan keberlanjutan sarana dan prasarana belajar.

Upaya pemberdayaan ini diyakini pihaknya mampu menciptakan tatanan sosial yang lebih mandiri, sejahtera, dan berdaya saing tinggi.

“Kami optimistis sinergi pusat dan daerah ini menjadi modal utama mewujudkan pemerataan akses pendidikan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat,” ungkap Jaya.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita Redaksi.