Jakarta (ANTARA) – Pemerintah mendukung penguatan daya saing industri pariwisata dengan mengupayakan peningkatan pasar pariwisata dan akses modal untuk usaha pariwisata.

Kementerian Pariwisata menjalankan program-program pengembangan usaha pariwisata dan fasilitas akses modal untuk mendukung peningkatan daya saing industri pariwisata.

Menurut keterangan pers kementerian di Jakarta, Sabtu, program yang telah dijalankan antara lain Pengembangan Usaha Desa Wisata, Wonderful Indonesia Scale up Hub (WISH), Food Start Up Indonesia, dan Wonderful Indonesia Gourmet (WIG).

Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata Rizki Handayani saat membuka Forum Komunikasi Sinergi Pengembangan dan Permodalan Bagi Usaha Pariwisata di Jakarta, Kamis (19/6), mengemukakan perlunya pelaku usaha menyesuaikan produk dengan kebutuhan pasar serta membuat produk yang bisa mendorong peningkatan belanja dan masa tinggal wisatawan.

Menurut data pemerintah, rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara yang mengunjungi Indonesia sebanyak 1.391,85 dolar AS setiap kunjungan pada 2024.

Pengeluaran terbesar wisatawan, khususnya mancanegara, sebagian besar masih untuk keperluan akomodasi, makan dan minum, buah tangan, hiburan, serta paket tur lokal.

“Sektor lain juga mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan, seperti kebugaran, yang di dalamnya meliputi spa hingga kosmetik,” kata Rizki.

“Belajar dari Korea Selatan dan Thailand, industri kebugaran kedua negara ini tumbuh sangat positif bahkan mampu menarik pengeluaran yang cukup besar,” ia menambahkan.

Baca juga: Kementerian Pariwisata susun panduan bagi pengelola destinasi wisata

Rizki mengemukakan bahwa para pelaku usaha pariwisata perlu meningkatkan investasi di sektor-sektor yang dapat mendatangkan banyak konsumen layanan pariwisata berkualitas.

Pelaksana Harian Kepala Badan Pusat Riset dan Inovasi Daerah DKI Jakarta, Arimbi Putik menyampaikan perlunya upaya kolaborasi untuk membantu para pelaku usaha mengakses modal serta memperluas pasar.

“Kami ingin para pelaku usaha mendapatkan informasi yang lengkap mengenai kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan usaha, berikut ada masukan kepada pemerintah yang diperlukan untuk menyusun kebijakan-kebijakan ke depan, sehingga iklim usaha di industri pariwisata semakin kondusif,” kata Hanifah.

Baca juga: InJourney: Konektivitas kunci pemajuan pariwisata Indonesia

Baca juga: PHRI desak pemerintah blokir OTA asing tanpa badan usaha tetap

Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.