Luhut: Penyaluran bansos bakal gunakan “GovTech” pada akhir tahun

Kamis, 12 Juni 2025 14:23 WIB
waktu baca 2 menit

Presiden menargetkan peluncuran GovTech ini pada Agustus mendatang

Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan penyaluran bantuan sosial (bansos) akan menggunakan layanan digital pemerintah atau government technology (GovTech) pada akhir tahun.

“Semoga kita bisa mulai mencoba sistem ini pada akhir tahun melalui program bansos,” kata Luhut dalam agenda International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta, Kamis.

Menurut Luhut, langkah itu merupakan bagian dari upaya disiplin fiskal pemerintah, di mana pemerintah melakukan efisiensi belanja sembari meningkatkan pendapatan produktif.

Dengan menerapkan digitalisasi pada layanan pemerintahan, diharapkan dapat mendukung kinerja fiskal yang lebih disiplin.

“Itulah sebabnya Presiden Prabowo Subianto mendorong untuk bergerak cepat dengan teknologi. Presiden menargetkan peluncuran GovTech ini pada Agustus mendatang,” ujar Luhut.

Prabowo sebelumnya telah meluncurkan e-katalog yang telah menjangkau 90 persen pengadaan pemerintah. Dia meyakini langkah ini mendorong penghematan hingga 30-40 persen.

Selain e-katalog, pemerintah juga memiliki Simbara, yakni sistem informasi yang ditujukan untuk sektor mineral dan batu bara.

Sebelumnya, Luhut menyebut implementasi Digital Public Infrastructure (DPI) terhadap Program Keluarga Harapan (PKH), salah satu program perlindungan sosial (perlinsos), diproyeksikan bisa menghemat anggaran hingga Rp17 triliun per tahun.

Hasil perhitungan itu diperoleh dari Rapat Koordinasi bersama Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.

Rapat meninjau penerapan DPI yang dimulai dengan digitalisasi pada program perlinsos di Indonesia.

Rapat ini menjadi bagian dari upaya percepatan implementasi GovTech Indonesia, yang merupakan amanat langsung dari Presiden Prabowo Subianto, dengan target penyelesaian sebelum 17 Agustus 2025.

Luhut menekankan bahwa sistem bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, transparan, dan bebas dari penyimpangan harus segera diwujudkan untuk memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat.

“Namun, efisiensi bukan satu-satunya tujuan. Kami ingin memastikan kehadiran negara semakin terasa bagi masyarakat yang paling membutuhkan,” tambah Luhut.