Jakarta (ANTARA) – Anggota Tim Pengawas Haji DPR RI Satori mengingatkan agar pihak penyelenggara memberikan pengembalian atau kompensasi yang layak kepada jamaah haji Indonesia atas kegagalan dua dapur dalam mendistribusikan makanan usai puncak haji di Arafah Musdalifah dan Mina (Armuzna).

“Kalau kenyataannya konsumsi katering tidak diterima jamaah, otomatis harus ada konsekuensi dong. Ya, tentunya bisa berupa pengembalian atau penggantian agar jamaah bisa membeli makanan dari luar,” kata Satori dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Hal itu disampaikannya merespons dua dari 15 dapur yang digandeng BPKH Limited gagal mendistribusikan makanan pada 10-11 Juni. Sedianya ditargetkan 20.000 paket makanan per dapur, namun masing-masing hanya dapat mendistribusikan 10.000 paket.

“Yang makanan ini, saya lihat BPKH Limited bekerja sama dengan 15 dapur, namun dari 15 dapur ini, ada dua dapur yang gagal mengirim sehingga dari target 20.000 paket makanan, hanya 10.000 yang berhasil diproduksi,” ujarnya.

Dia menilai bahwa kegagalan tersebut berimbas langsung pada pelayanan konsumsi jamaah haji Indonesia yang semestinya tidak boleh terjadi.

“Kalau separuh dari kebutuhan makanan tidak tersedia, maka harus ada konsekuensi. Ini menyangkut hak dasar jemaah,” ucapnya.

Dia pun mengusulkan agar proses pengembalian atau kompensasi tersebut dilakukan secara kolektif melalui struktur yang telah ada di lapangan.

“Teknis pengembalian bisa lewat kepala sektor, ketua kloter, ketua Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh (KBIHU), atau karom masing-masing,” tuturnya.

Dia lantas berkata, “Kalau diserahkan langsung ke tiap jamaah, saya kira kurang efektif, mengingat jumlahnya puluhan hingga ratusan ribu orang”.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025