Moskow (ANTARA) – Uni Eropa, melalui Kepala Kebijakan Luar Negeri Kaja Kallas, kembali menegaskan seruan agar konflik Israel dan Hamas diselesaikan melalui jalur negosiasi.

Meskipun Uni Eropa mendukung hak Israel untuk membela diri, Kallas menekankan bahwa tindakan militer harus bersifat “proporsional” dan tidak menargetkan warga sipil.

Hal itu disampaikan Kaja Kallas dalam konferensi pers bersama Kepala Otoritas Luar Negeri Israel Gideon Saar pada Senin (24/3).

Dalam kesempatan bertemu Kallas, Saar menyatakan Israel siap mengakhiri konflik melalui diplomasi, namun pihak Palestina tidak bekerjasama dalam hal itu, sehingga memaksa Israel bertindak dengan kekerasan.

Selain itu, Saar juga menyampaikan perang akan berakhir jika kelompok perlawanan Palestina, Hamas membebaskan semua sandera Israel dan meninggalkan Jalur Gaza.

Sementara itu, pasukan Israel (IDF) kembali melancarkan serangan terhadap Jalur Gaza sejak Selasa (18/3).

Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa serangan itu merupakan respons atas penolakan Hamas dalam menerima proposal AS guna memperpanjang gencatan senjata dan melanjutkan pembebasan sandera.

Pada 1 Maret, gencatan senjata antara Israel dan Hamas yang telah berlaku sejak 19 Januari berakhir. Namun, pertempuran tidak langsung berlanjut pada hari itu berkat upaya para mediator.

Meski demikian, pada 2 Maret, Israel mengumumkan larangan terhadap bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza dan mengancam akan meningkatkan tekanan terhadap Hamas karena menolak menerima rencana baru AS untuk memperpanjang gencatan senjata dan membebaskan sisa sandera.

Sumber: Sputnik-OANA

Baca juga: Hamas: Netanyahu sabotase gencatan senjata demi keuntungan politik

​​​​​​​Baca juga: Hamas sebut pembahasan soal gencatan senjata 'tidak pernah berhenti'

Baca juga: Hamas sambut pertemuan menteri negara Arab-Islam, desak tekan Israel

Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025