BTN buka peluang digitalisasi pembayaran pungutan wisman di Bali

Sektor pariwisata memiliki dampak ekonomi yang luas karena terhubung dengan berbagai bidang usaha

Denpasar (Redaksi) – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk membuka peluang menerima digitalisasi pembayaran pungutan wisatawan asing (PWA) di Bali untuk memperluas layanan industri pariwisata.

“Sektor pariwisata memiliki dampak ekonomi yang luas karena terhubung dengan berbagai bidang usaha,” kata Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu di Denpasar, Bali, Jumat.

Sebagai tahap awal, bank BUMN itu meneken nota kesepahaman dengan menggandeng gabungan organisasi pariwisata yaitu Bali Tourism Board (BTB) dan salah satu mitra swasta yang memiliki pengalaman membangun sistem teknologi bagi industri pariwisata.

Sektor pariwisata di Bali menggerakkan usaha lain di Redaksinya transportasi, akomodasi, perdagangan, hingga pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Untuk itu, Pulau Dewata menjadi salah satu pasar strategis pengembangan layanan perbankan yang terintegrasi dengan aktivitas ekonomi masyarakat.

Sementara itu, Ketua BTB Ida Bagus Agung Partha Adnyana mengharapkan sinergi di sektor pariwisata itu memberi manfaat ekonomi kepada masyarakat.

“Kami tidak bisa melihat hanya dari jumlah kunjungan lagi, tetapi juga dari kualitas pengalaman wisatawan, peningkatan nilai ekonomi, pelestarian budaya dan lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Selain pungutan wisman, kolaborasi juga mencakup pengembangan aplikasi digital bagi ekosistem koperasi BTB dan promosi destinasi wisata.

Dalam kesempatan terpisah sebelumnya, Pemerintah Provinsi Bali mencatat capaian PWA selama Januari-Agustus 2026 menembus Rp235 miliar, dengan besaran pungutan Rp150 ribu per orang yang berlaku sejak 14 Februari 2024.

Sedangkan sepanjang 2025 total realisasi PWA mencapai Rp369 miliar atau 35,4 persen dari total wisman yang datang ke Bali mendekati 7 juta orang.

PWA itu dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Bali Nomor 6 tahun 2023 yang diperbarui Perda Bali Nomor 2 tahun 2025 dengan tujuan utama penarikan biaya retribusi itu digunakan untuk melindungi kebudayaan dan lingkungan di Bali.

Selain soal PWA, Nixon juga memperluas sinergi dengan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Argha Nayottama di Kabupaten Buleleng di sektor perdagangan salah satunya terkait pengembangan digitalisasi transaksi pasar rakyat.

Tak hanya itu juga dengan pengelola Desa Wisata Penglipuran di Kabupaten Bangli untuk memperkuat layanan perbankan, pemberdayaan UMKM, serta pengembangan kawasan wisata yang berkelanjutan.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita Redaksi.