Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan pendampingan dan pengawasan terhadap program-program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara menyeluruh.

“Intinya adalah Pemerintah DKI dalam kepemimpinan saya, ingin segala sesuatunya dilakukan pendampingan, pengawasan secara menyeluruh mulai dari perencanaan, penganggaran, kemudian pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik,” kata Pramono di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin.

Tidak hanya soal pengawasan, Pramono juga menggandeng KPK soal pencegahan korupsi melalui Monitoring Center for Prevention KPK.

“Kenapa itu saya lakukan? Karena saya ingin betul bahwa pemerintahan Jakarta yang saya pimpin dalam persoalan korupsi ini ada perbaikan yang signifikan,” ujarnya.

Untuk mencapai hal itu, kata Pramono, Pemprov DKI Jakarta siap membuka diri untuk pengawasan eksternal.

Dia berharap semua langkah tersebut akan akan memperbaiki sistem pemerintahan di Jakarta dan mewujudkan pemerintahan yang bersih.

“Kami akan membuka diri, bahkan beberapa yang pengawasannya dulu mungkin agak kurang terbuka, nanti akan kami buat terbuka, termasuk terutama yang berkaitan dengan badan usaha milik daerah,” tuturnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan akan mengunjungi seluruh aparat penegak hukum untuk membangun komunikasi yang baik.

“Biasanya semua aparat penegak hukum termasuk Polri, KPK dan Kejaksaan Agung, nanti pada waktunya, juga ke TNI, saya akan datang. Kenapa itu saya lakukan? Saya ingin menjalin komunikasi yang baik dengan semuanya,” kata Pramono di Jakarta, Jumat (7/3).

Sehingga, lanjut Pramono, dirinya tak akan menutupi apabila terjadi persoalan di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Dia pun akan bekerja sama dengan baik dengan aparat penegak hukum.

“Dan ini juga bagi ASN terutama bagi kepala-kepala dinas, kepala biro, asisten, ketika mereka harus mengambil keputusan itu tidak ragu-ragu dan tidak takut-takut. Karena kalau Jakarta mau ada perubahan yang signifikan, mereka juga harus berani mengambil keputusan. Saya bertanggung jawab untuk itu,” kata Pramono.

Pramono diketahui mengunjungi Kantor Kejaksaan Agung (Kejagung). Pihak Kejagung juga telah menyatakan siap memberikan pendampingan hukum bagi Pemprov DKI Jakarta dalam kegiatan pembangunan Jakarta ke depan.

Jaksa Agung Burhanuddin mengatakan kedatangan Pramono-Rano pada Jumat pagi itu tidak hanya sekadar bersilaturahmi, tetapi juga membahas mengenai permintaan pendampingan hukum.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025