Mendagri: Kepala daerah perlu belajar soal Akmil bukan militerisme

Mendagri: Kepala daerah perlu belajar soal Akmil bukan militerisme

  • Sabtu, 22 Februari 2025 14:56 WIB
  • waktu baca 2 menit
Mendagri: Kepala daerah perlu belajar soal Akmil bukan militerisme
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyalami para kepala daerah yang akam masuk ruangan di Magelang, Sabtu (22/2/2025). (ANTARA/Heru Suyitno)

Magelang (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan kepala daerah perlu belajar soal Akademi Militer tetapi bukan militerismenya.

“Saya sudah menyampaikan ini kan hanya pinjam tempat saja, kita belajar soal Akmil, bukan militeristiknya. Ada nilai-nilai penting yg juga berlaku di dunia swasta,” katanya, di Magelang, Sabtu.

Di sini bisa belajar soal disiplin, tadi dites waktu olahraga, bedanya kalau teman Militer dan Polri biasanya jam 5.30 WIB bisa tepat waktu, tadi saat musik baru lama-lama juga mulai ramai.

“Kita coba mengubah kegiatan ini selama seminggu di sini, di tempat kerja masing ketika, misalnya jam 0900 ya betul jam 09.00 mulai, jangan mundur-mundur lagi. Di daerah saya pernah undangan jam 09.00 mulai jam 12.00, ini kan tidak bagus,” katanya.

Kemudian kebersihan di lingkungan Akmil ini salah satunya selalu bersih.Di kamar masing-masing, selesai meninggalkan kamar harus dirapikan kembali.

“Saya juga menyampaikan pentingnya retret ini , di antaranya adalah untuk kepala daerah untuk saling kenal,” katanya.

Ia menyampaikan, ada kepala daerah di Sultra dia kumpulkan para bupati dan wali kota, sambil santai di lapangan rumput, ngobrol-ngobrol.

“Di sini ada lima ruangan untuk diskusi kelompok, silakan pakai bergantian, gubernur untuk dikumpulkan wali kota dan bupati,” katanya.

Ia menuturkan, selama lima tahun menjadi Mendagri pernah datang ke beberapa wilayah yg setahun sampai dua tahun tidak pernah ada rapat, bupati dan wali kota yang dipimpin oleh gubernur.

“Tidak pernah ada rapat, jadi datang rapat waktu saya datang saja, saya tidak bisa membayangkan bagaimana koordinasinya , jalan sendiri-sendiri,” katanya

Menurut dia, harusnya rapat tingkat provinsi ini paling tidak 3 sampai 4 bulan sekali. Evaluasi apa yang sudah dikerjakan, apa yang kurang saling membantu.

Baca juga: Dasco: Larangan PDIP ikut retret kepala daerah urusan Mendagri

Baca juga: Mendagri imbau pemda antisipasi lonjakan pemudik Jelang Lebaran

Pewarta: Heru Suyitno
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Komentar

Komentar menjadi tanggung-jawab Anda sesuai UU ITE.

Berita Terkait

Rekomendasi lain

  • Related Posts

    Proliga 2025: Lavani tampil perkasa lawan Surabaya Samator

    English Terkini Terpopuler Top News Pilihan Editor Pemilu Otomotif Antara Foto Redaksi Bola Voli Proliga 2025: Lavani tampil perkasa lawan Surabaya Samator Kamis, 1 Mei 2025 23:53 WIB waktu baca…

    BPKH tingkatkan layanan haji di Arab Saudi lewat berbagai inovasi

    English Terkini Terpopuler Top News Pilihan Editor Pemilu Otomotif Antara Foto Redaksi Info Haji 2025 BPKH tingkatkan layanan haji di Arab Saudi lewat berbagai inovasi Kamis, 1 Mei 2025 23:51…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *