Kemenko PMK ingatkan perlunya kolaborasi program penurunan stunting

Jakarta (Redaksi Pos) – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengingatkan perlunya konvergensi program lintas sektor untuk mempercepat prevalensi penurunan stunting pada tahun 2023.

“Hal itu diperlukan karena upaya penurunan stunting harus dilakukan secara holistik dan integratif melalui kolaborasi program lintas sektor,” kata Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK Agus Suprapto dihubungi di Jakarta, Selasa.

Kemenko PMK mendorong penguatan konvergensi kegiatan atau program lintas sektor pada tahun 2023.

“Selain itu, Kemenko PMK juga terus mendorong penguatan peran mitra dan tokoh masyarakat dalam program penurunan stunting,” katanya.

Peran mitra dan tokoh masyarakat, kata dia, meliputi upaya pencegahan anemia pada remaja putri dan ibu hamil, pencegahan perkawinan dini, dan mendorong peran pria dalam mendukung upaya pencegahan stunting.

Baca juga: Menteri PAN-RB akselerasi penanganan stunting melalui skema digital

Agus juga menambahkan bahwa peran aktif seluruh pemangku kepentingan mulai dari pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, masyarakat perlu makin diperkuat pada tahun 2023.

Hal tersebut, kata dia, sesuai dengan amanat Perpres Nomor 72 Tahun 2021 pasal 8 ayat 4 bahwa pelaksanaan percepatan penurunan stunting perlu melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

“Dengan adanya peran aktif dan gerakan bersama seluruh pemangku kepentingan diharapkan akan mendukung upaya pemerintah menurunkan prevalensi stunting hingga menjadi 14 persen pada 2024 mendatang,” kata dia.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan prevalensi stunting harus turun tiga persen per tahun hingga menjadi 14 persen pada 2024.

“Prevalensi stunting saat ini sebesar 24,4 persen sementara pemerintah menargetkan angka stunting turun menjadi 14 persen pada tahun 2024 mendatang. Dengan demikian, untuk mengejar design tersebut seluruh pemangku kepentingan harus berupaya menurunkan prevalensi stunting sebanyak tiga persen per tahun,” kata dia.

Baca juga: BKKBN: Penguatan sinergi dengan mitra dorong revolusi pola makan anak

Baca juga: BKKBN: Pengetahuan TPK dan audit stunting pada 2022 belum optimum

Baca juga: Kemenko PMK: Program Bapak Asuh berperan cegah stunting