Waka DPR: Prabowo punya perhatian besar dalam penataan penegakan hukum

Waka DPR: Prabowo punya perhatian besar dalam penataan penegakan hukum

  • Jumat, 17 Januari 2025 22:02 WIB
Waka DPR: Prabowo punya perhatian besar dalam penataan penegakan hukum
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal. ANTARA/HO-DPR

Menata penegakan hukum ini Pak Prabowo betul-betul ‘concern’, kami juga DPR melihat itu dan mendukung

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki perhatian besar dalam melakukan penataan penegakan hukum di tanah air.

“Menata penegakan hukum ini Pak Prabowo betul-betul concern, kami juga DPR melihat itu dan mendukung,” kata Cucun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

Dia mengatakan DPR mendukung semangat tersebut melalui Komisi III DPR selaku komisi terkait yang membidangi penegakan hukum.

“Komisi III sekarang juga sudah mulai pengawasan-pengawasan bagaimana di aparat, dari mulai proses penyelidikan, penyidikan, sampai ke penuntutan, bahkan sampai keputusan. Itu kami, DPR, ikut mengawasi penuh karena ini amanat Pak Prabowo, jangan main-main dengan hukum yang ada,” ujarnya.

Dia juga menyebut para hakim yang memegang kepercayaan dari publik sebagai penentu keadilan pun tak luput dari penataan penegakan hukum.

Baca juga: Pimpinan MPR bahas upaya penegakan hukum-demokrasi saat terima MA

Baca juga: Arti fenomena “no viral no justice” dalam penegakan hukum di Indonesia

“Ini dari sisi kemarin kan banyak hal yang mungkin muncul tentang salary atau segala macam,” katanya.

Dia mengatakan DPR akan mendalami faktor-faktor apa saja yang mengakibatkan lembaga peradilan dalam kurun waktu belakangan terakhir mengeluarkan putusan-putusan yang menuai kontroversi atau dianggap mencederai rasa keadilan publik.

“Mencederai publik itu dari satu sisi ya, pasti ini kan (dilakukan) perbaikan-perbaikan, makanya tadi karena faktor apa kami akan cari,” ucapnya.

Untuk itu, dia meminta agar para hakim tidak melakukan moral hazard atau penyimpangan moral dalam mengeluarkan putusan.

“Jangan sampai ada moral hazard atau apapun yang terjadi di kalangan para penegak keadilan itu. Makanya ditata salary-nya juga, gajinya dinaikan, jangan sampai nanti ada kebocoran-kebocoran terkait kebijakan yang sudah terjadi seperti kemarin,” harap dia.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Komentar

Komentar menjadi tanggung-jawab Anda sesuai UU ITE.

Berita Terkait

Rekomendasi lain

  • Related Posts

    Proliga 2025: Lavani tampil perkasa lawan Surabaya Samator

    English Terkini Terpopuler Top News Pilihan Editor Pemilu Otomotif Antara Foto Redaksi Bola Voli Proliga 2025: Lavani tampil perkasa lawan Surabaya Samator Kamis, 1 Mei 2025 23:53 WIB waktu baca…

    BPKH tingkatkan layanan haji di Arab Saudi lewat berbagai inovasi

    English Terkini Terpopuler Top News Pilihan Editor Pemilu Otomotif Antara Foto Redaksi Info Haji 2025 BPKH tingkatkan layanan haji di Arab Saudi lewat berbagai inovasi Kamis, 1 Mei 2025 23:51…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *