DJP Jakbar gelar FKP selaraskan proses pengalihan hak atas tanah

Jakarta (Redaksi) – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Barat menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) 2026 guna menyelaraskan proses pengalihan hak atas tanah dan bangunan dengan melibatkan lintas sektor, Selasa.

Kepala Kanwil DJP Jakarta Barat, Farid Bachtiar, mengatakan FKP menjadi ruang komunikasi dua arah untuk menghimpun berbagai kendala yang dihadapi masyarakat dalam proses pengalihan hak atas tanah dan bangunan.

“Masukan dari para pemangku kepentingan diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk menyelaraskan regulasi, sistem, dan proses layanan sehingga transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dapat berjalan lebih lancar,” ujar Farid saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Menurutnya, regulasi adalah jantung administrasi perpajakan sehingga apabila diperlukan, harapannya dapat diperbaiki dari sisi regulasinya

“Kami mengapresiasi kehadiran Bapak/Ibu di forum ini yang merupakan ruang komunikasi dua arah. Kami juga ingin mendengar dan menampung masalah,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Farid juga menyampaikan kinerja penerimaan Kanwil DJP Jakarta Barat. Hingga 24 September 2026, penerimaan pajak tercatat Rp58,28 triliun atau 68,37 persen dari target Rp85,24 triliun.

“Sementara penerimaan PPh atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan hingga 31 Agustus 2026 mencapai Rp499,27 miliar,” tutur Farid.

FKP kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Penyuluh Pajak Kanwil DJP Jakarta Barat Agus Suyanto, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kota Jakarta Barat Bambang Pamungkas, serta Kepala UP3D Kalideres Zidni Agni Apriya.

Para narasumber membahas berbagai isu terkini sesuai kewenangan masing-masing dalam rangkaian proses pengalihan hak atas tanah dan bangunan.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita Redaksi.