Chatib Lapor ke Prabowo soal Risiko Kenaikan Harga

PRESIDEN Prabowo Subianto mendapat laporan kondisi perekonomian terkini dari Dewan Ekonomi Nasional atau DEN. Pertemuan ini berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa sore, 9 Juni 2026.

Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca

Tampak hadir Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan, dan jajaran anggota DEN, Muhammad Chatib Basri, Septian Hario Seto, serta Mochammad Firman Hidayat.

Dalam persamuhan itu, Chatib Basri memberikan laporan khusus berkaitan dengan perkembangan situasi makroekonomi. “Kami juga menyampaikan bahwa salah satu isu penting yang harus diperhatikan itu adalah kemungkinan mengenai risiko kenaikan harga-harga yang bisa terjadi akibat dari pelemahan rupiah,” kata Chatib seusai pertemuan dengan Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa.

Pada Senin, 8 Juni 2026, mata uang rupiah terdepresiasi hingga menembus level Rp 18.201 per dolar Amerika Serikat untuk pertama kalinya dalam sejarah. Menurut Chatib Basri, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berdampak langsung pada kelas menengah bawah.

Eks Menteri Keuangan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini pun memberikan saran agar kepercayaan terhadap pemerintah kembali tumbuh, termasuk upaya efisiensi anggaran pada proyek yang menelan anggaran besar, seperti makan bergizi gratis.

“Apa yang harus dilakukan, termasuk juga untuk menumbuhkan masalah confidence, masalah trust kepada pemerintah. Salah satunya adalah langkah-langkah yang dilakukan di dalam efisiensi anggaran termasuk salah satu di antaranya di dalam kaitan dengan MBG,” ujar Chatib.

Pada kesempatan yang sama, Luhut Binsar Pandjaitan yang memimpin DEN mengatakan pertemuan itu membahas pembenahan tata kelola MBG hingga optimalisasi digitalisasi pelayanan publik alias government technology atau govtech melalui akal imitasi.

  • Related Posts

    Jadi Perantara Suap, Ponakan Bupati Muara Enim Ikut Ditetapkan Tersangka

    Jakarta – KPK mengungkap peran keponakan Bupati Muara Enim, Edison (EDS) bernama Adi Triyadi (AD) dalam kasus suap pengadaan smart boad di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud). KPK mengatakan Adi…

    Revisi UU Disahkan, Penyandang Disabilitas Bisa Jadi Anggota Polri

    Jakarta – DPR resmi mengesahkan revisi Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam UU Polri terbaru ini, penyandang disabilitas bisa diangkat menjadi anggota Polri jika memenuhi syarat. Hal itu tertuang…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *