KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengaku bersedih melihat kondisi Indonesia hari ini setelah menonton film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita. Cerita itu dibagikan Megawati saat menjadi pembicara dalam forum National Policy Dialogue bertajuk Kedaulatan Kelautan Berbasis Kekayaan Hayati Kelautan: Orkestrasi Pengetahuan, Inovasi, dan Geopolitik dalam Ekonomi Biru Indonesia di Balai Senat Universitas Gadjah Mada, pada Jumat, 22 Mei 2026. 

Dalam forum itu, Megawati menyoroti berbagai persoalan lingkungan dan arah pembangunan nasional yang dinilai semakin menjauh dari semangat kedaulatan bangsa. Ia lantas mengkritik pendekatan ekstraktif dalam pengelolaan sumber daya alam. 

Menurut dia, cara itu telah menyebabkan kerusakan lingkungan, alih fungsi lahan pertanian, hingga mengabaikan hak masyarakat adat. Padahal, kata dia, penting untuk memberikan penghormatan terhadap hukum adat dan hak masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam. 

“Saya kemarin menangis ketika melihat film Pesta Babi. Itu benar adanya. Sudah seberapa banyak hutan hanya dijadikan tanaman sawit, untuk apa? Di sana ada tradisi adat, ada hukum adat, ada hukum wilayah. Mereka minta dihargai, apakah salah?,” tutur dia sebagaimana dikutip laman UGM pada Minggu, 24 Mei 2026. 

Menurut Megawati, sebagai bangsa yang besar, Indonesia memang harus memiliki kedaulatan pangan dan mampu mengelola sumber daya alam nasional secara mandiri. Tapi pembangunan nasional itu harus diarahkan pada keberlanjutan.

Menurut dia, konsep pembangunan semesta berencana perlu kembali dihidupkan untuk menjaga kesinambungan visi pembangunan bangsa. “Kalau presidennya berganti, jangan sampai arah pembangunannya ikut berubah semua. Kita harus punya pola pembangunan jangka panjang untuk masa depan bangsa,” ujarnya.

Adapun, film dokumenter Pesta Babi menggambarkan dampak ekspansi lahan dan industri terhadap hilangnya hutan adat, pangan tradisional, serta kedaulatan warga lokal di Papua.

Film berdurasi sekitar 90 menit garapan sutradara Dandy Dwi Laksono dan Cypri Jehan Paju Dale itu menyoroti perjuangan masyarakat adat di Papua seperti di Merauke, Boven Digoel, maupun Mappi melawan ekspansi dan keterlibatan militer dalam proyek strategis nasional (PSN).

Pemutaran film Pesta Babi di berbagai daerah sempat diwarnai intimidasi dari aparat militer dan pejabat setempat berupa pembubaran paksa kegiatan nobar dan diskusi. Di Universitas Mataram, Wakil Rektor III Universitas Mataram Sujita melarang film tersebut ditayangkan di lingkungan kampus.

Ia menyebut isi film dokumenter Pesta Babi mendiskreditkan pemerintah. “Film ini kurang baik untuk ditonton, lebih baik nonton bareng sepak bola,” kata Sujita di Universitas Mataram pada 7 Mei 2026.

Berbeda dengan Megawati, Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Puan Maharani, yang juga Ketua Dewan Perwakilan Rakyat sebelumnya mengatakan pembubaran paksa kegiatan nonton bareng atau nobar film ‘Pesta Babi’ berkaitan dengan muatan konten yang sensitif. 

“Terkait dengan nobar yang sekarang sedang menjadi pembicaraan, memang yang saya dengar bahwa isi atau judul dari film tersebut tentu saja sensitif,” ujar Puan di kompleks DPR, Jakarta, pada Selasa, 12 Mei 2026.

Namun,  putri kedua Megawati itu mengaku tidak tahu bagaimana isi dari film dokumenter tersebut. Kendati begitu, Puan mengatakan DPR akan menindaklanjutinya dengan meminta meminta penjelasan dari pembuat film.

Dian Rahma Fika dan Novali Panji Nugroho berkontribusi dalam penulisan artikel ini.