PEMERINTAH Provinsi Jawa Tengah mulai menerapkan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) sejak Jumat, 10 April 2026. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan kebijakan tersebut tidak boleh menurunkan kualitas pelayanan publik maupun kinerja pegawai.

“Hari ini sudah dimulai. Jangan sampai karena WFH ini kualitas pelayanan dan kinerja menurun,” kata Luthfi dalam keterangan resminya dikutip pada Sabtu, 11 April 2026.

Luthfi menyebut penerapan WFH juga mulai dilakukan di sejumlah kabupaten dan kota. Ia mengatakan, jika masih ada daerah yang belum menerapkan, itu karena masih dalam kajian. “Tipologi daerah berbeda-beda. Mereka yang tahu karakter masing-masing,” ujar dia.

Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno mengatakan pelaksanaan hari pertama WFH belum bisa dihitung secara pasti jumlah ASN yang bekerja dari rumah. Ia mengatakan konsep penerapan WFH diserahkan kepada masing-masing kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

“Jadi kami tidak membatasi berapa persen, tapi sesuai dengan kebutuhan di masing-masing OPD. Nanti kami minta laporan dari teman-teman OPD,” kata dia. 

Dalam pelaksanaannya, sejumlah sektor pelayanan publik tetap bekerja dari kantor, seperti rumah sakit dan fasilitas kesehatan, layanan samsat, serta sektor pendidikan.

Sumarno menegaskan WFH tidak berarti libur, melainkan bekerja dari tempat tinggal dengan sistem pengawasan. Pemerintah telah menyiapkan mekanisme pengendalian, termasuk penandaan lokasi kerja dan pelaporan aktivitas harian melalui sistem yang dikelola Badan Kepegawaian Daerah.

Menurut dia, kebijakan ini juga akan dievaluasi secara berkala, termasuk untuk mengukur efektivitas penghematan energi. Pengurangan mobilitas pegawai diharapkan menekan konsumsi bahan bakar, sementara efisiensi di kantor akan dilihat dari penggunaan listrik dan sumber daya lainnya.

Pemerintah menetapkan kebijakan kerja dari rumah bagi ASN sebagai upaya menekan konsumsi energi di tengah lonjakan harga minyak dunia. ASN di instansi pusat maupun daerah dijadwalkan bekerja dari rumah satu hari dalam sepekan guna mengurangi penggunaan bahan bakar.

Langkah ini juga diambil sebagai respons atas ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran, yang berdampak pada harga energi global. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menyampaikan kebijakan tersebut sebagai bagian dari langkah mitigasi terhadap tekanan eksternal.