PENDIRI Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani, menilai kualitas demokrasi semakin memburuk di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dia berujar hal itu tertuang dalam laporan Varieties of Democracy tahun 2025 ihwal kondisi demokrasi Indonesia.

Adapun Varieties of Democracy kerap menjadi rujukan para ahli di dunia untuk melihat kualitas demokrasi di suatu negara. Lembaga ini telah melakukan studi terhadap kondisi demokrasi Indonesia sejak awal negara ini berdiri.

Indikator yang digunakan oleh lembaga ini dalam mengukur tingkat demokrasi ialah indeks komponen elektoral dan indeks komponen liberal. Tiap-tiap komponen itu terdiri dari berbagai aspek, seperti kebebasan berekspresi, berserikat, pemilihan umum yang bersih, kesetaraan hukum, kebebasan individu, hingga kontrol lembaga legislatif atau eksekutif.

Saiful menjelaskan, dalam skala 0 hingga 1, skor kondisi demokrasi Indonesia berada di angka 0,30. Skor tersebut, ujar dia, menurun dari laporan tahun 2024, yang mencatat kondisi demokrasi Indonesia berada di angka 0,33.

“Selisih 0,03 dalam satu tahun itu berarti alias penting dalam pengukuran ini,” kata dia dalam keterangan tertulisnya pada Kamis, 9 April 2026.

Menurut Saiful, kualitas demokrasi Indonesia menunjukkan penurunan sejak kepemimpinan Joko Widodo, terutama pada periode kedua mantan presiden tersebut. Memburuknya kondisi demokrasi Tanah Air, ujar dia, makin dalam di satu tahun pertama kepemimpinan Prabowo.

“Kondisi demokrasi Indonesia sekarang lebih buruk dari masa pemerintahan Jokowi,” ucap Guru Besar Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Jakarta ini.

Dia mengatakan Indonesia tergolong dalam kelompok negara otokrasi atau electoral autocracy sebagaimana laporan Varieties of Democracy. Negara otokrasi, kata dia, merupakan kondisi negara yang meskipun melaksanakan pemilihan umum namun mekanismenya justru tidak demokratis.

Saiful mengatakan prinsip checks and balances yang tidak jalan di era pemerintahan Prabowo menjadi salah satu penyebab menurunnya skor kualitas demokrasi Indonesia. Menurut dia, buruknya kontrol dari lembaga legislatif terhadap eksekutif disebabkan oleh minimnya partai oposisi.

Dia mengatakan saat ini hampir semua partai politik justru berada di gerbong pemerintahan Ketua Umum Partai Gerindra tersebut. “Semakin berkumpul semua partai di pemerintahan, semakin tidak demokratis. Kalau semua bergabung, siapa yang mengontrol pemerintahan?”, ucap Saiful.

Belakangan Saiful Mujani tengah menjadi sorotan publik ihwal kritiknya terhadap pemerintahan Prabowo Subianto. Kritik itu ia sampaikan dalam forum halal bihalal bersama sejumlah pengamat yang bertajuk “Sebelum Pengamat Ditertibkan” pada 31 Maret 2026.

Salah satu hal yang dikritik ihwal kemenangan Prabowo dan Gibran di Pemilihan Presiden 2024. Menurut dia, Prabowo yang berpasangan dengan putra sulung Joko Widodo, yakni Gibran Rakabuming Raka menang melalui mekanisme yang tidak demokratis.

“Bagi saya itu adalah otokrasi lewat mekanisme pemilu yang tidak demokratis atau electoral authocracy,” ujar Saiful dalam keterangannya pada Selasa, 7 April 2026.

Saiful mendaku memiliki alasan mengajak publik untuk menurunkan Prabowo dari kursi pemerintahan. Terlebih Saiful menilai kepemimpinan mantan Komandan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) itu secara umum tidak kompeten dan tidak berwibawa.

“Prabowo tidak presidensial. Seorang presiden yang presidensial bagi saya adalah yang inklusif, menerima keragaman aspirasi, bersikap dan bertindak beyond partisan politics,” katanya.

Dia mengatakan pemakzulan presiden dapat dimulai oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun, dia meragukan langkah ini dapat berhasil mengingat Ketua Umum Partai Gerindra tersebut telah mengendalikan lembaga legislatif saat ini.

Pun dengan opsi menunggu hingga Pemilu 2029 yang masih 3,5 tahun lagi. Menurut Saiful, berbagai kebijakan yang dijalankan Prabowo ini berpotensi membuat Indonesia makin buruk, sehingga perubahan di pucuk pemerintahan harus segera dilakukan.

“Maka jalan alternatif (menjatuhkan Prabowo) adalah lewat people power,” kata dia.

Saiful mengatakan tekanan yang dilakukan oleh massa untuk menggoyang pemimpin pernah terjadi dalam sejarah Indonesia. Dia mencontohkan ketika people power bergejolak pada 1966 maupun 1998. Tekanan massa pada 1998, misalnya, membuat kepemimpinan Soeharto lengser.

“Gerakan ini setidaknya untuk mendelegitimasi Prabowo yang tidak presidensial itu, dan memperkuat oposisi massa,” ucap Saiful.

Adapun Saiful Mujani dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh seorang bernama Robina Akbar yang mengklaim dari Aliansi Masyarakat Timur. Saiful dilaporkan atas dugaan ujaran kebencian atas pernyataannya dalam acara halal bihalal para pengamat.

“Iya benar dilaporkan,” kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Budi Hermanto saat dikonfirmasi Kamis, 9 April 2026.