INFO TEMPO — Sebuah video beredar di media sosial pada Rabu malam, 8 April 2026. Rekaman layar memperlihatkan luapan air di Sungai Meureudu atau Kreung Meureudu, Pidie Jaya, Aceh. Rekaman itu memperlihatkan air sungai meluber ke permukiman warga di sepanjang bantaran. Sedikitnya 13 desa terdampak.

Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) mencatat, banjir dipicu tingginya intensitas curah hujan di wilayah pegunungan yang menyebabkan debit Sungai Kreung Meureudu meningkat dan meluap ke permukiman di dua kecamatan di Pidie Jaya. “Ketinggian air rata-rata berkisar 40 hingga 70 sentimeter,” demikian laporan Satgas PRR yang diterima Tempo.

Berdasarkan laporan yang bersumber dari Kodim Pidie Jaya, wilayah terdampak tersebar di Kecamatan Meurah Dua dan Kecamatan Meureudu. Di Meurah Dua, tujuh desa terdampak, antara lain Pante Beurne, Dayah Husen, hingga Beuringin, dengan ketinggian air sempat mencapai sekitar 50 sentimeter. Sementara di Kecamatan Meureudu, enam desa terdampak, termasuk Meunasah Lhok, Beurawang, dan Manyang Lancok.

Air yang meluap tak hanya merendam rumah warga, tetapi juga menggenangi badan jalan utama di kawasan tersebut. Sejumlah ruas jalan desa hingga akses penghubung antarwilayah sempat sulit dilintasi, terutama oleh kendaraan kecil.

Luapan air terjadi secara tiba-tiba setelah hujan deras mengguyur wilayah hulu. Kondisi ini diperparah oleh kapasitas sungai yang menurun akibat sedimentasi pascabanjir besar Sumatera sebelumnya. Banjir turut dipicu jebolnya tanggul Sungai Kreung Meureudu di dekat SD IT Pante Geulima, Kecamatan Meureudu.

Sebagian besar wilayah kini berangsur pulih. Air di mayoritas desa dilaporkan telah surut, meski di beberapa titik masih tersisa genangan setinggi 20–50 sentimeter. Jalur lintas Medan–Banda Aceh yang sempat terdampak kini telah dapat dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat. Tidak ada korban jiwa maupun kerugian material signifikan dalam kejadian ini.

Musibah ini menjadi tantangan besar Satgas PRR dalam memulihkan semua sungai wilayah pascabencana Sumatra. Selain Kreung Meureudu, banjir berulang juga terjadi di Tapanuli Tengah. Misalnya luapan sungai pada 11 Februari lalu yang merendam sedikitnya empat kecamatan dan sembilan kelurahan, serta menghanyutkan jembatan darurat yang dibangun Satgas PRR.

Bahkan dalam kurun Februari hingga Maret, Tapanuli Tengah dilanda banjir susulan hingga tiga kali. Rangkaian kejadian ini menunjukkan bahwa tantangan pemulihan tidak hanya pada pembangunan kembali infrastruktur, tetapi juga pada pembenahan sistem sungai agar bencana serupa tidak terus berulang.

Kasatgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian meninjau lokasi terdampak bencana di Tapanuli Tengah, Sabtu, 24 Januari 2026. Dok. Kemendagri

Kasatgas PRR sekaligus Mendagri, Tito Karnavian, menyebut pemulihan Sumatra perlu penanganan komprehensif dan kolaboratif, terutama terkait penangangan pada sungai. “Di sana kalau hujan sedikit langsung banjir,” ucapnya saat rapat kerja bersama DPR pada 30 Maret lalu.

Sungai-sungai di Sumatra, Tito melanjutkan, terimbas sedimen dan kerusakan di sepanjang aliran sehingga mudah banjir. “Apalagi di sana sungainya lebar. Contohnya di Aceh Tamiang, lebarnya sampai 1 kilometer dan panjangnya mungkin 30 kilometer,” ujar dia.

Mantan Kapolri itu mengakui penanganan ini perlu waktu, dan tidak bisa 2-3 bulan tuntas. “Satgas kini terus mempercepat, tetapi mungkin untuk pulih total bisa tiga tahun,” imbuh Tito.

Data Satgas PRR menunjukkan, total terdapat 122 sungai terdampak banjir besar akhir 2025 yang tersebar di tiga provinsi di Sumatra. Beban terbesar berada di Sumatra Utara dengan 48 sungai, diikuti Sumatra Barat dengan 43 sungai, serta Aceh sebanyak 31 sungai.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 79 sungai merupakan kewenangan pemerintah pusat, sementara 43 lainnya menjadi kewenangan pemerintah daerah. Hingga kini, pemerintah pusat telah menormalisasi 38 sungai atau sekitar 48 persen dari total kewenangannya, sedangkan pemerintah daerah baru menangani 16 sungai atau sekitar 37 persen.

Jika dirinci per provinsi, di Aceh terdapat 24 sungai kewenangan pusat dengan 13 di antaranya telah ditangani, serta tujuh sungai kewenangan daerah dengan dua yang telah dinormalisasi. Di Sumatra Utara, dari 23 sungai kewenangan pusat baru empat yang ditangani, sementara pemerintah daerah telah menormalisasi 10 dari 25 sungai. Adapun di Sumatra Barat, progres relatif lebih tinggi, dengan 21 dari 32 sungai kewenangan pusat telah ditangani dan empat dari 11 sungai daerah diselesaikan pemerintah setempat.

Khusus di Pidie Jaya, urgensi pembenahan sistem sungai mencakup identifikasi empat muara sungai besar, yaitu muara Sungai Krueng Meureudu, Kr. Beunacan, Kr. Jeulanga/Ulim, dan Kr. Panteraja.

Banjir yang kembali melanda Krueng Meureudu, kendati sudah masuk program, memperlihatkan tantangan dalam rehabilitasi. Kendati pembersihan alur sungai dan pembukaan badan sungai telah dilakukan, sedimentasi dan kerusakan tanggul masih membuat kapasitas sungai terbatas saat hujan deras kembali terjadi.

Sedangkan banjir berulang di Tapanuli Tengah lantaran sumbernya tidak dari satu sungai utama, melainkan dari sejumlah sungai kecil dan menengah yang tersebar di beberapa kecamatan, seperti Aek Pintubosi dan Aek Siaili. Penanganan yang masih bersifat parsial membuat aliran air belum tertata secara menyeluruh, sehingga banjir susulan terus terjadi dalam beberapa bulan terakhir.

Selain rehabilitasi sungai, Satgas PRR juga melakukan penanganan pada muarai sungai. Dari total 38 muara terdampak di tiga provinsi, baru 10 muara atau sekitar 26 persen yang telah dinormalisasi. Sisanya, sebanyak 28 muara, masih dalam proses pengerjaan.

Di sisi lain, Satgas PRR terus mengejar target pengerjaan infrastruktur konektivitas yang ditargetkan rampung sepenuhnya pada akhir 2026. Di Aceh, pembangunan permanen Jembatan Alue Kulus dan Weihni Enang-Enang di ruas perbatasan Bener Meriah–Aceh Tengah kini tengah dikebut, dengan target dapat difungsionalkan seluruhnya pada 1 Oktober 2026.

Langkah serupa dilakukan di Sumatera Barat. Penanganan longsoran besar sepanjang 850 meter di ruas Batas Kota Padang Panjang–Sicincin tengah dikerjakan secara permanen menggunakan teknik bore pile, dengan target rampung pada Juni mendatang.

Untuk menopang seluruh pengerjaan tersebut, Satgas PRR mengerahkan dukungan masif. Sebanyak 44.931 tenaga kerja konstruksi diterjunkan, didukung 2.003 unit alat berat, serta pemasangan 212 unit jembatan Bailey di berbagai titik terdampak. (*)