RUANG Kebijakan Kesehatan Indonesia (RUKKI) mengkritik bergulirnya kembali wacana penambahan lapisan atau layar baru dalam struktur tarif cukai hasil tembakau atau cukai rokok, yang disiapkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadhewa.

Direktur Eksekutif RUKKI Mouhamad Bigwanto menilai rencana itu tak selaras dengan tujuan memberantas rokok ilegal lantaran penambahan lapisan justru berpotensi membuat rokok murah makin mudah diperoleh.

RUKKI memandang bahwa rencana ini menggambarkan paradoks kebijakan di Indonesia di mana pelanggaran tidak dihukum, melainkan bisa diakomodasi melalui skema kebijakan fiskal.

“Ironisnya, dalam praktik kebijakan di Indonesia, pelanggaran justru berisiko ‘diganjar’ insentif, bukan sanksi. Penambahan layer cukai menunjukkan bagaimana kebijakan yang seharusnya menekan rokok ilegal justru berpotensi mengakomodasinya,” kata Bigwanto dalam keterangan tertulis pada Kamis, 9 April 2026.

Menurut Bigwanto, rencana itu bisa mengaburkan akar persoalan peredaran rokok ilegal dan menguntungkan pihak yang seharusnya bertanggung jawab. Ia menyampaikan pendapatnya berdasarkan kecenderungan praktik di negara lain di mana industri tembakau memanfaatkan isu rokok ilegal untuk keuntungan pribadi.

Laporan terbaru dari Global Center for Good Governance in Tobacco Control (GGTC), kata dia, menunjukkan narasi perdagangan rokok ilegal secara sistematis digunakan untuk mempengaruhi arah kebijakan dan menghambat implementasi pengendalian tembakau yang efektif.

Bigwanto menuturkan bahwa kebijakan yang tidak berlandaskan prinsip penegakan hukum sangat berisiko membuka ruang tata kelola yang lemah, termasuk munculnya korupsi dan konflik kepentingan. Dia mendorong pemerintah berani menegakkan hukum secara konsisten sekaligus menutup celah yang selama ini dimanfaatkan industri rokok.

“Jika kebijakan ini tidak efektif dan rokok ilegal tetap marak, apakah solusi yang diambil adalah menambah layer baru lagi?” kata Bigwanto.