SEKRETARIS Kabinet Letnan Kolonel Teddy Indra Wijaya mengatakan belum ada keputusan resmi ihwal rencana pemotongan gaji menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih. Menurut Teddy, wacana itu masih dalam tahap pembahasan.

Teddy mulanya meminta pertanyaan ihwal pemotongan gaji pejabat negara ditujukan kepada pihak yang menyampaikan isu. Namun ketika ditanya kembali, Teddy menyebut rancangan pemangkasan gaji pembantu Prabowo dalam kabinetnya ini masih akan dibicarakan.

“Intinya untuk konsep-konsep itu akan dirapatkan dalam beberapa hari ini, nanti kita lihat. Belum ada keputusan apa pun,” tutur Teddy di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 7 April 2026.

Isu pemotongan gaji pejabat negara mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto mengutarakan pentingnya langkah penghematan untuk menghadapi potensi krisis akibat perang di Asia Barat. Prabowo menyampaikan ini dalam sidang kabinet paripurna bulan lalu.

Kepala Negara mencontohkan Pakistan yang telah menerapkan langkah ekstrem yang dikategorikan sebagai critical measures. Negara di Asia Selatan itu memangkas hari kerja hingga pengurangan gaji pejabat.

Adapun Pakistan berhemat karena menganggap krisis global ini setara pandemi Covid-19. “Mereka bahkan mengurangi gaji untuk anggota kabinet, untuk anggota DPR dan semua penghematan gaji ini dikumpulkan untuk membantu kelompok yang paling rentan,” kata Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, 13 Maret 2026.

Tak sampai seminggu kemudian, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah tengah mendetailkan kajian mengenai pemotongan gaji anggota Kabinet Merah Putih dan Dewan Perwakilan Rakyat. Rencana pemotongan gaji akan dilakukan akibat kondisi stok bahan bakar minyak (BBM) yang menipis setelah peperangan di Asia Barat.

“Kami sedang detailkan kajiannya,” kata Prasetyo di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, pada Selasa, 17 Maret 2026.