BADAN Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan akan memberdayakan kapal rumah sakit milik TNI dan Polri untuk menjangkau wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Mayor Jenderal TNI (Purn) Prihati Pujowaskito, mengatakan pemberdayaan kapal rumah sakit ini merupakan salah satu Program Quick Wins 100 Hari Kerja Pertama Direksi BPJS Kesehatan 2026-2031.

“Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 3T ini kita ingin memberdayakan atau bekerja sama dengan kapal rumah sakit Polri atau TNI untuk melakukan pelayanan-pelayanan kesehatan di daerah yang belum terjangkau oleh pelayanan kesehatan dan fasilitas kesehatan,” kata Pujo saat sambutan penandatanganan nota kesepahaman dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Koperasi, Kementerian Ketenagakerjaan RI, serta Badan Gizi Nasional di kantor pusat BPJS Kesehatan di Jakarta, Selasa, 7 April 2026.

Pujo mengatakan sudah bertemu dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin membahas penggunaan kapal perang agar pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjangkau daerah 3T. Ke depan, BPJS Kesehatan juga akan bertemu dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali. 

BPJS Kesehatan sebetulnya telah memulai pelayanan JKN menggunakan kapal rumah sakit milik TNI. Namun, kata Pujo, BPJS akan meminta Menhan dan KSAL menambah kapal angkatan laut yang bisa digunakan. 

Pujo mengakui masih banyak daerah tertinggal yang belum mempunyai fasilitas pelayanan kesehatan. Sehingga BPJS Kesehatan menjalin kerja sama dengan kementerian dan lembaga lain supaya pelayanan ke daerah 3T bisa diberikan melalui kapal rumah sakit. “Dan tentunya itu akan kita rencanakan dalam tiga bulan ke depan,” kata Pujo. 

Dalam sambutannya, Pujo mengungkapkan BPJS Kesehatan sudah memiliki 283 juta peserta. Dari jumlah itu, ada 81,5 persen atau sekitar 266 juta jiwa yang aktif. Ia juga menuturkan BPJS Kesehatan bertransaksi dengan 23.000 lebih klinik dan 3.170 rumah sakit di seluruh Indonesia. 

“Itu memberikan pembiayaan pelayanan kesehatan kepada peserta JKN dalam sehari itu bisa 2 juta transaksi kesehatan. Ya, uangnya Rp 500 miliar itu dalam sehari,” ujar Pujo. 

Pujo mengatakan direksi baru BPJS Kesehatan sedang menyusun rencana strategis untuk memetakan kebutuhan, mengevaluasi program, dan menyusun kebijakan-kebijakan program ke depan. “Kami sangat mengharapkan dan akan bisa berkolaborasi dengan semua stakeholder dan kementerian yang terkait, lembaga yang terkait di negara ini dalam seluruh ekosistem jaminan kesehatan,” katanya.