JARINGAN Damai Papua mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyelidiki dugaan pelanggaran HAM di Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah, setelah laporan tewasnya warga sipil dalam rangkaian peristiwa pascakematian anggota polisi.

Juru bicara Jaringan Damai Papua sekaligus advokat HAM, Yan Christian Warinussy, menyoroti kejadian yang berlangsung setelah anggota Polres Dogiyai berinisial JE ditemukan tewas. Yan, yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, menyebut sedikitnya sembilan warga sipil tewas akibat tembakan senjata api dalam peristiwa tersebut.

Menurut dia, tindakan aparat dalam merespons insiden itu diduga mengarah pada aksi balas dendam terhadap warga sipil dan berpotensi sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Yan meminta Komnas HAM di Jakarta serta perwakilannya di Jayapura segera membentuk tim investigasi dan turun langsung ke Dogiyai. “Tak ada alasan apapun untuk mengeliminasi kasus Dogiyai sebagai kasus non-pelanggaran HAM,” kata Yan, Kamis, 2 April 2026.

Menurut dia, kasus di Dogiyai mencerminkan dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Yan juga mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya menghentikan tindakan sewenang-wenang terhadap warga sipil di Kabupaten Dogiyai dan sekitarnya.

“Kasus Dogiyai tidak bisa diselesaikan hanya sekadar melalui mediasi dan membayar adat semata,” katanya. “Penyelesaian hukum atas dugaan pelanggaran HAM berat mesti menjadi pertimbangan semua pihak, utamanya para korban dan keluarga untuk memperoleh keadilan serta kepastian hukum.”

Desakan serupa juga disampaikan Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua yang meminta polisi menghentikan dugaan aksi balas dendam pascakematian anggota Polres Dogiyai pada 31 Maret 2026.

Situasi di Kota Moanemani sempat dilaporkan mencekam setelah Bripda JE tewas dibunuh oleh orang tidak dikenal pada Selasa, 31 Maret 2026. Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Emanuel Gobay mengatakan, aparat kemudian melakukan penyisiran di sejumlah wilayah di Kabupaten Dogiyai.

“Penyisiran berdampak pada terganggunya hak atas rasa aman masyarakat setempat, Selasa, 31 Maret 2026. Emanuel menuturkan, foto dan video yang beredar di media sosial memperlihatkan sejumlah warga sipil tewas dalam kondisi bersimbah darah.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Kepolisian Daerah Papua Tengah Brigadir Jenderal Jermias Rontini menyatakan situasi di Dogiyai berangsur kondusif. “Situasi di Kabupaten Dogiyai saat ini aman dan terkendali. Kami mengimbau masyarakat tidak terprovokasi isu-isu yang berkembang dan mempercayakan penanganan kepada aparat TNI dan Polri,” kata Jermias di Nabire pada Rabu, 1 April 2026.

Jermias menjelaskan, peristiwa bermula dari penemuan jasad anggota Polres Dogiyai berinisial JE di pertigaan Gereja Kingmi Ebenhaezer, Kampung Kimupugi, Distrik Kamuu, pada Selasa pagi sekitar pukul 10.40 WIT. Korban diduga mengalami penganiayaan berat dengan luka akibat benda tajam di bagian leher hingga kepala belakang.

Setelah kejadian tersebut, aparat melakukan patroli di wilayah sekitar. Dalam patroli itu, petugas disebut mendapat provokasi dari sekelompok warga yang melepaskan anak panah ke arah aparat, hingga menyebabkan seorang anggota polisi terluka.

Situasi kembali memanas pada malam berikutnya sekitar pukul 18.30 WIT, ketika sekelompok warga menyerang personel dan Markas Polres Dogiyai menggunakan panah dan batu. Insiden itu mengakibatkan satu anggota polisi kembali terluka.

Jermias menyatakan kepolisian masih mendalami pelaku dan motif kejadian serta meningkatkan pengamanan di wilayah tersebut demi menjaga stabilitas keamanan. Dia menegaskan, polisi belum bisa mengonfirmasi adanya korban dari pihak sipil karena belum menerima laporan resmi.