INFO TEMPO – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) terus mengakselerasi pemulihan wilayah terdampak banjir di Sumatra, termasuk sektor pertanian yang menjadi penopang utama kehidupan masyarakat.

Ketua Satgas PRR, Muhammad Tito Karnavian, menyoroti tantangan utama berupa endapan lumpur yang menutup area pertanian. “Lumpur ini menjadi problem yang paling utama di dataran rendah,” ujarnya melalui siaran pers, Sabtu, 28 Maret 2026.

Pernyataan Tito ini berdasarkan pengalamannya langsung ke lapangan. Misalnya pada 21 Februari silam, ia melihat lahan sawah yang sudah tertutup lumpur di Kecamatan Meurah Dua, Pidie Jaya.

“Lahan sawah ini harus produktif kembali karena daerah ini merupakan salah satu gudang logistik lumbung pangan di Aceh,” kata Tito seraya mendorong kementerian/lembaga di bawah koordinasi Satgas PRR bergerak segera melakukan pemulihan.

Dalam rilis awal Kementerian Pertanian pada Januari 2026, tercatat sekitar 98 ribu hektare lahan sawah mengalami kerusakan. Kerusakan terbesar terjadi di Aceh yakni 32.652 hektare, kemudian Sumatra Utara 32.964 hektare, dan Sumatra Barat 3.624 hektare.

Tidak semua lahan dapat dipulihkan secara fisik. Karena itu, Satgas PRR menetapkan 42.702 hektare sebagai target prioritas rehabilitasi tahap awal. Untuk lahan yang tidak dapat direhabilitasi, disiapkan program cetak sawah baru seluas sekitar 11.000 hektare.

Berdasarkan laporan Satgas PRR per 27 Maret 2026 terkait rehabilitasi sawah, terlihat progres dokumen perencanaan nasional telah mencakup 57 persen atau sekitar 24.416 hektare. Sementara itu, realisasi konstruksi fisik secara kumulatif berada di angka 12 persen atau seluas 5.333 hektare.

Sumatera Utara menjadi provinsi dengan percepatan rehabilitasi yang signifikan. Realisasi konstruksi sebesar 31 persen atau 2.238 hektare. Kabupaten Tapanuli Tengah menjadi motor penggerak utama dengan progres fisik 96 persen, dibuntuti Tapanuli Selatan sebesar 66 persen.

Sumatra Barat juga menunjukkan perkembangan lebih lanjut. Dari target 3.902 hektare, realisasi konstruksi mencapai 78 persen. Bahkan, seluas 663 hektare lahan telah selesai diolah dan 114 hektare di antaranya sudah mulai ditanami kembali, terutama di Kabupaten Solok.

Sedangkan pemulihan lahan di Aceh menjadi target terbesar, yakni 31.464 hektare. Progres di tahap awal pada penguatan administratif. Dalam laporan itu terlihat dokumen kontrak di beberapa wilayah seperti Aceh Timur, Aceh Tamiang, dan Kota Langsa telah tuntas 100 persen sebagai landasan pengerjaan fisik skala besar di lapangan.

Program pemulihan terpadu ini mencakup normalisasi sungai, jaringan irigasi, perbaikan pintu air, hingga pembersihan sedimentasi lumpur yang menjadi kendala utama. Selain dukungan sarana produksi, pemerintah juga menerapkan skema padat karya dengan melibatkan petani setempat dalam proses rehabilitasi. (*)