INFO TEMPO – Terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi tantangan bagi setiap kementerian atau lembaga di bawah Kabinet Merah Putih, tak terkecuali pemerintah daerah.

Pemerintah daerah harus mengatur strategi agar program tetap berjalan optimal dan menyentuh masyarakat, meski ruang fiskal sangat terbatas. Realita inilah yang dihadapi, termasuk oleh Pemerintah Kota Banda Aceh yang dipimpin Wali Kota Illiza Sa’aduddin Djamal.

Ia mengatakan, pada awal kepemimpinannya, tantangan tak hanya datang dari ruang fiskal yang sempit, namun juga dari hutang pemerintahan sebelumnya sebesar Rp 39 miliar yang kini menjadi tanggung jawab di masa kepemimpinannya.

Kondisi tersebut tak lantas menjadi halangan bagi Kota Banda Aceh untuk bisa berkembang. Terbukti, dalam 100 hari pertama masa kepemimpinannya, Wali Kota Illiza berhasil menyelesaikan seluruh utang masa lalu itu.

“Dalam kondisi fiskal yang sangat berat, kami menerapkan prioritas anggaran,” katanya. “Melalui penyusunan perubahan anggaran, kami bisa melakukan revisi untuk melakukan efisiensi anggaran.”

Menurut dia, langkah ini mendorong realisasi berbagai program peningkatan kualitas hidup warga Banda Aceh. Hal tersebut terlihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banda Aceh pada November 2025 mencapai 89,55 poin atau tertinggi nasional.

Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal. Dok. Pemko Aceh

Wali Kota Illiza mengatakan, pencapaian tersebut tidak terlepas dari berbagai intervensi program yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama dalam menurunkan angka kemiskinan. Ketika Pemkot Banda Aceh fokus menurunkan angka kemiskinan, dia menjelaskan, upaya tersebut beririsan dengan peningkatan akses kesehatan, peningkatan sumber daya manusia (SDM), serta terbukanya akses ekonomi.

Pada peningkatan akses kesehatan, Pemkot Banda Aceh menghadirkan berbagai program. Mulai dari penanganan gizi bagi ibu hamil kekurangan energi kronis (KEK) dan balita gizi kurang untuk menekan stunting, layanan puskesmas keliling, program Dokter Saweu Sikula, serta perbaikan fasilitas kesehatan, termasuk peresmian Gedung Rawat Inap Al-Huda sebagai wujud prioritas pembangunan di sektor kesehatan. 

Kendati pelayanan kesehatan terus ditingkatkan, penyakit menular seperti AIDS, TBC dan malaria masih menjadi tantangan bersama. Karena itu, Pemkot Banda Aceh menghadirkan Pokja ATM yakni singkatan dari Kelompok Kerja AIDS, TBC dan Malaria.

“Melalui pokja ini, pemerintah melakukan peningkatan screening aktif di tingkat kecamatan dan komunitas, memperkuat surveillance untuk mendeteksi kasus sejak dini, serta memastikan pemantauan dan penanganan berjalan lebih terarah,” katanya.

Selain sektor kesehatan, SDM unggul didorong lewat hadirnya Banda Aceh Academy (BAA) sebagai jembatan dalam mencetak tenaga kerja terampil, dan wadah komunitas yang mampu melahirkan produk-produk inovatif yang berdaya saing tinggi. BAA mendapatkan dukungan dari Universitas Syiah Kuala dan salah satu badan PBB, yakni International Labour Organization (ILO) yang fokus pada ketenagakerjaan. Melalui kolaborasi tersebut, BAA tidak hanya berfokus pada pelatihan kerja, tetapi juga diarahkan untuk mengembangkan potensi ekonomi kreatif lokal.

Salah satu produk unggulan adalah parfum yang kini didorong sebagai identitas baru kota. Dia menjelaskan, Banda Aceh memiliki potensi besar di industri wewangian karena menjadi salah satu daerah penghasil nilam terbaik dunia, yang menjadi bahan dasar pembuatan parfum.

Wali Kota Illiza berharap program yang telah berjalan bisa berdampak lebih luas bagi masyarakat melalui peningkatan sinergi, kolaborasi, dan komunikasi dengan berbagai stakeholders. (*)