ANGGOTA Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Nurul Arifin memberikan dukungan terhadap kebijakan penghematan energi di lingkungan Kompleks Parlemen. Namun dia mewanti-wanti jangan sampai penghematan itu mengganggu kinerja anggota dewan.

“Saya berharap agar kebijakan efisiensi energi tidak mengganggu kinerja legislasi, pengawasan, dan fungsi anggaran DPR,” kata Nurul Arifin dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Ahad, 29 Maret 2026.

Politikus Partai Golkar itu menilai efisiensi energi lewat pembatasan penggunaan listrik hingga bahan bakar minyak untuk kendaraan dinas eselon I-III di DPR bisa diteladani masyarakat. Dia berharap itu dicontoh masyarakat agar lebih bijak menggunakan energi di tengah konflik Timur Tengah yang mengancam krisis sumber daya alam tak terbarukan.

“Kami mendukung penuh program kebijakan efisiensi energi di lingkungan parlemen untuk semua anggota parlemen, ASN serta perangkat pendukung di lingkungan parlemen dan akan ikut disiplin menjalankan kebijakan ini,” kata dia.

Nurul Arifin juga setuju dengan rencana bekerja dari jauh atau work from home yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar.  Menurut dia, skema WFH akan secara efektif mengurangi penggunaan energi karena tidak memerlukan perjalanan menuju kantor. 

Sebelumnya, Indra Iskandar mengatakan bahwa lembaganya telah merumuskan cara untuk menghemat energi sebagai respons kenaikan harga bahan banyak minyak dunia. Menurut Indra, tiga fokus utama penghematan Sekretariat Jenderal DPR adalah pembatasan penggunaan BBM, pengaturan penggunaan listrik di gedung DPR serta pengetatan aturan perjalanan dinas.

Adapun pembatasan penggunaan BBM berlaku untuk pejabat eselon I hingga III yang menggunakan kendaraan dinas dengan target penghematan mencapai Rp 1,5 miliar.  Ke depannya juga akan diberlakukan sistem pengendalian BBM berbasis Radio Frequency Identification berupa teknologi identifikasi dan pemantauan distribusi BBM secara real time lewat label RFID yang dipasang di kendaraan.

Indra juga membuka peluang penerapan kebijakan kerja dari rumah khusus hari Jumat. “Kalau hari Jumat kita terapkan WFH, maka bus jemputan pegawai tidak perlu beroperasi. Ini tentu menjadi potensi efisiensi yang cukup besar,” kata Indra dikutip dari keterangan tertulis laman DPR pada Sabtu, 28 Maret 2026.

Kemudian, penghematan listrik di Kompleks DPR akan dimulai dengan pemadaman listrik secara terjadwal sejak pukul 18.00 WIB. Menurut Indra langkah ini bisa menghemat energi listrik saat hanya ada sedikit pekerja di malam hari ini. Penghematan ini akan berdampak pada operasional gedung secara keseluruhan termasuk penggunaan lift dan fasilitas lain.

Berikutnya, Setjen DPR memutuskan akan menyeleksi perjalanan dinas pegawainya. Di mana perjalanan dinas yang tidak memiliki urgensi tinggi akan dibatasi atau dialihkan ke pertemuan virtual. “Untuk kegiatan yang memiliki urgensi tinggi seperti pembahasan rancangan undang-undang atau uji publik yang membutuhkan kehadiran langsung, tetap kita fasilitasi.”

Indra menjelaskan, kebijakan ini dibahas sebelum Hari Raya Idul Fitri 2026 oleh Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma bersama dengan Biro Umum Setjen DPR. Kebijakan penghematan akan ini diimplementasikan usai libur Lebaran hingga akhir tahun anggaran 2026.

Menurut dia, ke depan kebijakan ini akan dievaluasi secara berkala dan dimungkinkan ada efisiensi tambahan. Ia mengklaim kebijakan ini tidak akan mengganggu pelayanan Setjen DPR terhadap pimpinan dan anggota dewan.

Apalagi ia menyadari bahwa dinamika rapat DPR berhubungan langsung dengan kepentingan rakyat yang tidak dapat dibatasi secara kaku. “Rapat-rapat dewan menyangkut kepentingan masyarakat, sehingga waktunya sangat dinamis dan tidak bisa dibatasi. Itu tetap menjadi perhatian utama kami,” kata Indra.