SATUAN Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) pascabencana Sumatera mempercepat pembersihan lumpur dan rehabilitasi lahan sawah yang rusak akibat bencana banjir dan longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Benni Irwan mengatakan, pembersihan lumpur agar fasilitas publik yang sempat terdampak banjir dan longsor dapat kembali berfungsi normal.

“Sementara rehabilitasi sawah dilakukan untuk menjaga pasokan beras dan mempercepat pemulihan kehidupan petani,” kata Benni dalam keterangan resminya pada Sabtu, 28 Maret 2026.

Berdasarkan data Satgas PRR per 28 Maret 2026, dari total 42.702 hektar sawah yang menjadi sasaran rehabilitasi di tiga provinsi terdampak, sebanyak 991 hektare telah berhasil direhabilitasi. Sementara sebanyak 5.333 hektare masih dalam proses penanganan.

Sebanyak 42 hektare sawah berhasil direhabilitasi dari 31.464 hektare sawah yang menjadi sasaran rehabilitasi di Aceh. Kemudian, 170 hektare sawah di Sumatera Utara berhasil direhabilitasi dari target 7.336 hektare sawah. Adapun di Sumatera Barat, 779 hektare berhasil direhabilitasi dari target 3.902 hektare. 

Sedangkan progres pembersihan lumpur di tiga provinsi, sebanyak 396 dari total 476 lokasi di Aceh sudah dibersihkan dari lumpur. “Sementara 80 lokasi lainnya masih dalam proses pengerjaan,” kata Benni. 

Sementara di Sumut, dari total 24 lokasi yang menjadi target pembersihan, sebanyak 20 lokasi telah berhasil dibersihkan, dan sisanya masih dalam proses pengerjaan. Di Sumbar, proses pembersihan lumpur telah selesai atau 29 lokasi terdampak telah tuntas dibersihkan. 

Sebelumnya, Ketua Satgas PRR Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan, pembersihan lumpur menjadi fokus utama pemerintah untuk mempercepat pemulihan di sejumlah titik terdampak.

“Lumpur ini menjadi problem yang paling utama di lowland (dataran rendah). Kita sudah mencatat tim ini merekap di mana saja titik-titiknya,” kata Tito dalam konferensi pers di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 25 Maret 2026.

Menteri Dalam Negeri ini  mencatat 445 titik lumpur di tiga provinsi. Pembersihan sudah selesai 84 persen di ratusan titik tersebut. 

Selain itu, Tito juga menegaskan pihaknya sedang berusaha menormalisasi sungai di tiga provinsi terdampak yang penuh dengan sedimentasi lumpur. Ia mengatakan normalisasi sungai sangat penting untuk mencegah banjir susulan dan mendukung irigasi untuk sawah dan tambak warga.