MENTERI Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan, jajaran menteri Kabinet Merah Putih sudah menyepakati hari work from home (WFH) alias kerja dari rumah. Kebijakan satu hari bekerja dari rumah ini merupakan upaya penghematan energi.

Tito berkata, kesepakatan diambil dalam rapat koordinasi lintas kementerian/lembaga yang dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, hingga Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Adapun rapat itu membahas rencana kebijakan penghematan untuk mengantisipasi krisis energi akibat perang di kawasan Asia Barat.

Tito mengungkap, hasil rapat keputusan pemberlakuan hari untuk WFH tinggal dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto dan diumumkan secara resmi kepada publik. “Sudah rapat kemarin, hampir tiga atau empat jam, ya, tapi kami sepakat untuk satu suara,” kata Tito di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 25 Maret 2026.

Tito mengaku tidak tahu siapa menteri yang akan ditunjuk Istana untuk menyampaikan keputusan WFH satu hari sepekan. Menurut mantan Kepala Kepolisian RI ini, dirinya hanya memberikan masukan-masukan terkait dengan kebijakan itu. “Tapi saya enggak berwenang untuk menyampaikan ke publik,” tutur Tito.

Pemerintahan Prabowo Subianto saat ini menggodok kebijakan WFH satu hari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara dan untuk sektor swasta. Di tengah persiapan kebijakan ini, muncul usulan WFH diberlakukan pada hari Jumat, sehingga tercipta rangkaian akhir pekan yang lebih panjang, yakni Jumat–Sabtu–Minggu.

Tito pun enggan membeberkan lebih rinci ihwal hari WFH yang telah disepakati oleh para menteri. Alasannya, jajaran menteri mesti melaporkan hasil rapat terlebih dahulu kepada Presiden.

“Saya enggak mau menyebutkan, itu kemarin pun sebenarnya sudah ada hampir mengarah kepada mayoritas setuju di satu hari yang sama. Tapi saya enggak menyampaikan, sekali lagi karena itu harus dilaporkan hasil rapat kemarin ke Bapak Presiden,” tutur Tito.

Rencana WFH bagi ASN dan sektor swasta mencuat sejak pertengahan Maret 2026. Presiden Prabowo dalam sidang kabinet di Istana Negara mendorong langkah penghematan konsumsi bahan bakar minyak dan mempertimbangkan kebijakan WFH sebagai langkah antisipasi dampak krisis global.

Diketahui, lonjakan harga minyak dunia terjadi setelah perang antara Amerika Serikat dan Israel versus Iran meletus pada penghujung Februari lalu.

Meski begitu, ekonom energi sekaligus Dosen Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, menilai akan sangat sulit menuntut konsekuensi ASN dan pegawai swasta menerapkan WFH. Sebab, kebijakan ini menyangkut perubahan pola kerja karyawan.

Ia menyatakan bila skenario WFH satu hari diterapkan pada Jumat, pegawai mungkin saja tidak kerja di rumah, tetapi work from anywhere (WFA) di tempat wisata sekalian menikmati long weekend. “Sehingga konsumasi BBM tidak dapat dihemat secara signifikan,” ucapnya lewat keterangan tertulis, Ahad, 22 Maret 2026.

Saat pandemi Covid-19, WFH cukup berhasil menghemat BBM karena ada variabel keterpaksaan agar tidak tertular Covid-19. Variabel ini tidak ada pada kebijakan WFH 1 hari yang akan diterapkan. Tanpa keterpaksaan seperti sebelumnya, sangat sulit WFH bisa diterapkan secara konsekuen.