PRESIDEN Prabowo Subianto berkukuh tak akan menghentikan program makan bergizi gratis (MBG). Prabowo mengklaim ada banyak cara bagi pemerintah untuk berhemat apabila terjadi krisis, tanpa menyetop program prioritas itu. 

Pernyataan soal MBG ini ia sampaikan dalam forum diskusi meja bundar dengan sejumlah wartawan dan pakar di rumah pribadi Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Selasa, 17 Maret 2026. Dalam sesi wawancara, Prabowo menjawab pemerintah akan melanjutkan MBG di tengah situasi krisis Asia Barat.

“Jangan ke arah, ‘Oke ada krisis, nanti kita hentikan MBG’. Masih banyak cara lain yang kita bisa hemat,” ujar Prabowo dikutip dari video wawancara yang dibagikan Sekretariat Presiden pada Ahad, 22 Maret 2026.

Ketua Umum Partai Gerindra itu menuturkan, selama berkampanye, ia melihat banyak anak mengalami stunting atau kurang gizi kronis. Ia bercerita pernah kepada seorang anak yang tubuhnya tampak seperti berusia 4 tahun. Anak itu menjawab bahwa umurnya 11 tahun. Berdasarkan pengalaman itu, ia percaya proyek MBG bisa menjadi solusi.

“Uang kita ada. Saya pertaruhkan kepemimpinan saya, 2029 kita lihat,” tutur Prabowo. 

Menurut Prabowo, pembiayaan untuk MBG berasal dari hasil efisiensi anggaran. “Daripada uang-uang dikorupsi, lebih baik rakyat saya bisa makan,” kata dia.

Prabowo hakulyakin program yang menjadi janji kampanye itu berjalan baik. Progaram itu, kata dia, mendapat pujian dari Rockefeller Institute di Amerika Serikat. Prabowo berujar, Rockefeller menyatakan MBG sebagai investasi terbaik.

Namun Prabowo bukan tak mengakui bahwa di program MBG banyak problem dalam pelaksanaannya. Pemerintah, ujar dia, menutup seribu satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) alias dapur penyedia MBG yang bermasalah.

Sejumlah ekonom mendesak pemerintah memangkas anggaran MBG. Pemangkasan dana MBG dianggap opsi paling mudah di tengah rencana pemerintah melakukan efisiensi anggaran kementerian/lembaga untuk menghindari risiko defisit anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN.
 
Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) University, Didin Damanhuri, menyatakan anggaran MBG yang tahun ini dialokasikan Rp 335 triliun sebaiknya fokus pada daerah stunting dan gizi buruk. Berdasarkan hitungannya, dengan realokasi anggaran tersebut, kemungkinan MBG hanya akan menghabiskan dana sekitar Rp 40-50 triliun.

“Jadi anggaran lainnya bisa menghindari defisit, membiayai kenaikan harga minyak, membiayai bantuan sosial dan berbagai keperluan pembangunan,” ucap Didin dalam diskusi daring, Selasa, 17 Maret 2026.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Dipo Satria Ramli juga menyarankan langkah serupa. “Semua rating agency, banyak ekonom berkomentar, seharusnya potong MBG saja, itu paling gampang dan paling mudah,” ucapnya.

Pemangkasan anggaran MBG dinilai dapat memberi sentimen positif ke pelaku pasar dan pelaku ekonomi bahwa pemerintah memahami masalah fiskal saat ini. Lembaga pemeringkat global, Fitch Ratings sebelumnya menyoroti program MBG yang dinilai berisiko menyebabkan realisasi belanja APBN membengkak dari target yang ditetapkan.

Ilona Estherina berkontribusi dalam penulisan artikel ini.