PRESIDEN Prabowo Subianto menyatakan situasi keamanan dan sosial di Indonesia tidak seburuk yang dibayangkan banyak pihak, bahkan jika dibandingkan dengan kondisi di sejumlah negara lain. Menurut dia, Indonesia tetap termasuk negara yang relatif aman secara umum.
Prabowo menyampaikan ini dalam forum diskusi meja bundar bersama wartawan dan pakar di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Selasa, 17 Maret 2026. Presiden mengatakan, persoalan sosial dan kekerasan sering terjadi di banyak negara, dan bukan fenomena yang unik hanya di Indonesia. “Ini masalah sosial di mana-mana, tapi our country is not doing that bad,” ujar Prabowo dikutip dari video wawancara yang diunggah di akun YouTube Prabowo.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Presiden meminta masyarakat tidak berpersepsi buruk terhadap situasi nasional. Ia memberi contoh beberapa negara besar yang kerap menghadapi kejahatan kekerasan yang intens dan menjadi sorotan internasional. Dia mencontohkan, insiden perampokan atau penyerangan di kereta api yang sering terjadi di sejumlah kota besar dunia, bahkan karena latar belakang ras pengunjungnya.
“Anda datang ke banyak negara. Di kereta api, Anda dirampok. Anda dipukul, hanya karena ras Anda,” ujar Prabowo untuk menggambarkan betapa kompleksnya masalah sosial di berbagai negara. Pernyataan ini merujuk pada kenyataan bahwa isu keamanan bukan hanya masalah Indonesia, tetapi juga isu global yang serius.
Dalam wawancara itu, Prabowo juga membandingkan institusi kepolisian Indonesia dengan situasi di Amerika Serikat, yang baru-baru ini menjadi sorotan publik global melalui gerakan Black Lives Matter—aktivisme yang menyoroti isu rasisme sistemik dan kebrutalan aparat terhadap warga kulit hitam.
“Anda kecewa sama polisi-polisi kita. Kau bisa lihat polisi-polisi di Amerika. Black Lives Matter. Orang enggak bersalah ditembak,” ujar Prabowo. Dia menekankan, setiap negara memiliki tantangan tersendiri dalam sistem penegakan hukumnya.
Presiden kemudian mengajak publik untuk melihat secara adil dan proporsional kinerja kepolisian Indonesia. Menurut dia, dari sekitar 400 ribu personel polisi, banyak di antaranya yang bekerja keras dan profesional dalam menjalankan tugasnya.
Prabowo menilai, tindakan menyimpang atau kecenderungan pelanggaran hukum tidak hanya terjadi di satu institusi saja, melainkan dapat ditemukan di berbagai lembaga lainnya. “Ada oknum-oknum enggak beres. Di semua birokrasi kita, banyak yang nggak beres. Ya, ini, we want to try. Kita berharap generasi-generasi yang akan datang akan lebih baik,” katanya.
Pernyataan ini muncul di saat sejumlah lembaga hak asasi manusia dan organisasi masyarakat sipil menyoroti tentang dugaan kekerasan aparat terhadap demonstran dan aktivis di tahun-tahun sebelumnya. Catatan dari Amnesty International menunjukkan adanya laporan tentang penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat penegak hukum dalam beberapa aksi unjuk rasa pada 2025.
Prabowo menegaskan, citra buruk terhadap institusi penegak hukum disebabkan tindakan beberapa pihak yang berkuasa. “Kita juga harus fair, selalu itu adalah nila setitik merusak susu sebelanga. Mungkin beberapa oknum tapi dia punya power, dia bisa berbuat seenaknya. Tapi ratusan ribu polisi yang lain terkena nama jeleknya,” ujarnya.
Presiden menilai, karakter masalah tersebut bersifat global dan tidak hanya menjadi cermin bagi Indonesia. Karena itu, ia mendorong perlunya koreksi internal di setiap lembaga sebelum pemerintah mengambil langkah kebijakan lebih jauh.
Prabowo memberikan kesempatan bagi setiap lembaga untuk melakukan koreksi internal terlebih dahulu, sebelum pemerintah mengambil langkah lebih lanjut. Ia mencontohkan mekanisme audit. Dalam sebuah kepemimpinan, kata dia, langkah audit terkadang menjadi jalan terbaik.





