KETUA Fraksi Partai Golkar di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Muhammad Sarmuji, mengusulkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home selama satu hari dalam sepekan dilakukan secara selektif dan penuh pertimbangan. Sebelumnya, pemerintah berencana menerapkan WFH bagi karyawan untuk menghemat penggunaan energi. 

Menurut Sarmuji, kebijakan WFH perlu memperhitungkan peluang adanya gangguan terhadap produktivitas nasional dan pelayanan publik. “Potensi penurunan produktivitas dan pelayanan ada,” kata Sarmuji kepada Tempo, Senin, 23 Maret 2026.

Anggota Komisi VI DPR ini menyarankan kebijakan WFH tak dibebankan terhadap semua sektor. Ia juga mengusulkan agar pemerintah mengatur mobilisasi pegawai aparatur sipil negara (ASN) dan swasta. Jangan sampai saat WFH, tutur dia, para pegawai tetap bepergian menggunakan kendaraan pribadi yang menyedot pasokan BBM.

Pemerintah berencana menerapkan kebijakan bekerja dari rumah setelah Lebaran. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan kebijakan tersebut berlaku bagi ASN. Pemerintah juga mengimbau untuk perusahaan swasta.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan WFH hanya akan berlaku untuk sektor tertentu. Pemerintah masih mengkaji rencana pelaksanaan kebijakan tersebut.

Prasetyo menuturkan, sejumlah sektor vital, seperti pelayanan publik, industri, dan perdagangan, tetap harus berjalan normal. “Agar tidak disalahpahami, sektor pelayanan, industri, dan perdagangan kemungkinan tidak termasuk dalam kebijakan ini,” ujar Prasetyo di Istana Kepresidenan Jakarta, Sabtu, 21 Maret 2026.

Grace Gandhi dan Ervana Trikarinaputri berkontribusi dalam penulisan artikel ini.