Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ujang Bey meminta pemerintah berhati-hati dalam menerapkan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) dan sektor swasta. Kebijakan ini perlu dirancang secara matang agar tujuan penghematan energi benar-benar tercapai tanpa mengganggu kinerja.

Politikus Partai NasDem itu mengapresiasi langkah pemerintah yang mendorong WFH sebagai upaya menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Namun, ia menilai implementasinya harus berbasis data dan perencanaan yang jelas.

“Target berapa jumlah ASN maupun swasta yang akan menjalani WFH dan dalam rentang waktu berapa lama? Instansi dan kementerian mana saja yang terdampak dan perusahaan swasta apa aja? Dari jawaban pertanyaan tersebut di situ pemerintah akan menemukan berapa angka BBM yang bisa dihemat,” kata Ujang dalam keterangan tertulisnya, Senin, 23 Maret 2026.

Ia juga menyoroti potensi dampak kebijakan ini terhadap sektor swasta. Ujang mengingatkan, pekerja swasta memiliki target kinerja yang harus dipenuhi, sehingga penerapan WFH tidak boleh mengganggu stabilitas perusahaan. “Artinya ini harus terkoordinasi dengan baik dengan perusahaan swasta yang akan terdampak,” katanya.

Pemerintah berencana mulai menerapkan kebijakan WFH setelah Lebaran sebagai bagian dari strategi penghematan energi di tengah kenaikan harga minyak dunia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan kebijakan ini akan berlaku bagi ASN dan diimbau untuk sektor swasta, dengan pengecualian pada layanan publik.

“(Aturan) WFH akan didetailkan. Tetapi sesudah Lebaran kami akan berlakukan. Untuk ASN maupun imbauan untuk swasta. Tetapi bukan yang bekerja di sektor pelayanan publik,” ujar Airlangga seusai salat Idul Fitri di Jakarta, Sabtu, 21 Maret 2026, seperti dikutip dari Antara.

Airlangga menambahkan, skema WFH direncanakan hanya berlaku satu hari dalam sepekan sebagai langkah awal untuk menekan konsumsi energi tanpa mengganggu aktivitas ekonomi secara signifikan.

Ujang Bey meminta pemerintah memetakan ASN yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik. Ia mengingatkan agar kebijakan WFH tidak menurunkan kualitas layanan kepada masyarakat.“Efektif dan tidaknya program WFH ini bisa dilihat dari seberapa matang desain ini direncanakan dan bagaimana pelaksanaannya apakah sesuai rencana dan target atau tidak.”

Dalam kesempatan terpisah, Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR Muhammad Sarmuji mengusulkan agar kebijakan WFH satu hari dalam sepekan diterapkan secara selektif. Ia menilai manfaat penghematan BBM perlu diimbangi dengan potensi risiko penurunan produktivitas dan layanan publik.

“Manfaatnya memang ada yaitu penghematan BBM terutama yang bersubsidi. Tapi potensi penurunan produktivitas dan pelayanan juga ada. Kami usul agar dilakukan secara selektif,” kata Sarmuji, Senin, 23 Maret 2026.

Anggota Komisi VI DPR ini juga mengingatkan pentingnya pengaturan teknis untuk mengontrol mobilitas pegawai, baik ASN maupun swasta. Sarmuji menilai kebijakan WFH bisa kontraproduktif jika pekerja tetap bepergian dan menggunakan BBM seperti biasa.