MENTERI Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan, anggaran pendidikan tidak berkurang, meski pemerintah menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini digugat ke Mahkamah Konstitusi.

Menteri Mu’ti mengatakan kebijakan anggaran negara harus dilihat secara menyeluruh. Menurut dia, pendidikan tetap menjadi prioritas, namun pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar lain masyarakat, seperti kesehatan, gizi, dan ekonomi.

Meski anggaran pendidikan dipakai untuk MBG, dia menekankan, komitmen pemerintah terhadap sektor pendidikan tidak berkurang. “Urusan Indonesia ini tidak hanya sekolah. Ada kesehatan, gizi, ekonomi. Jadi tidak semuanya harus untuk membangun sekolah,” ujar Mu’ti saat ditemui di kediamannya di Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten, Selasa, 17 Maret 2026.

Ia menjelaskan, pembangunan pendidikan tidak bisa dilakukan secara serentak dalam waktu singkat. Perbaikan infrastruktur, peningkatan kualitas guru, hingga transformasi sistem pembelajaran membutuhkan proses bertahap.

Pada 2026, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp16,9 triliun untuk revitalisasi 16.167 satuan pendidikan. Presiden Prabowo Subianto disebut menambah target hingga 60 ribu satuan pendidikan yang akan direvitalisasi secara bertahap.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga telah mengajukan anggaran sebesar Rp181 triliun kepada DPR. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung berbagai program prioritas, mulai dari revitalisasi sekolah, digitalisasi pembelajaran, pengembangan sekolah terintegrasi, hingga pelatihan dan peningkatan kompetensi guru.

Mu’ti juga menyoroti pentingnya digitalisasi dalam dunia pendidikan. Pemerintah mendorong penggunaan perangkat pembelajaran modern seperti Interactive Flat Panel (IFP) atau papan tulis pintar di sekolah. Menurut dia, langkah ini dapat meningkatkan keterlibatan dan semangat belajar siswa, meskipun hasilnya tidak bisa dirasakan secara instan.

Ia menegaskan, program MBG dan pembangunan pendidikan bukanlah dua hal yang saling bertentangan. Keduanya dirancang berjalan beriringan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. “Semua berjalan, tapi bertahap. Tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan,” kata Mu’ti.