PRESIDEN Prabowo Subianto menyinggung mobil dinas kepala daerah yang harganya mencapai Rp 8 miliar. Menurut Prabowo, nilai itu lebih mahal dari mobil Maung yang dia pakai sebagai presiden.

Prabowo berujar Maung keluaran PT Pindad yang sehari-hari dia gunakan memiliki harga pasaran sekitar Rp 700 juta. “Karena ini untuk presiden, ada antipeluru, mungkin harganya Rp 1 miliar. Tapi tidak Rp 8 miliar,” kata Prabowo dalam keterangan yang dirilis Sekretariat Presiden pada Kamis malam, 19 Maret 2026.

Prabowo menyampaikan ceritanya itu dalam sesi tanya jawab di Hambalang, Bogor, Jawa Barat yang berlangsung pada Rabu malam hingga Kamis dinihari. Dalam wawancara itu, Prabowo menjawab pertanyaan dari sejumlah wartawan dan pakar yang dia undang ke rumahnya tersebut.

Prabowo pun menyoroti pola belanja pemerintah daerah yang belum efisien. Contohnya, kata dia, anggaran fasilitas pejabat seperti mobil dinas yang terlampau mahal.

“Banyak pejabat itu, menurut saya tidak efisien. Anda lihat sendiri, kita buka-bukaan ya. Ada pemerintah daerah, dia beli mobil dinas gubernur berapa? Rp 8 miliar,” kata Ketua Umum Partai Gerindra ini.

Anggaran fasilitas pejabat sebelumnya ramai disorot setelah Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud berencana membeli mobil dinas seharga Rp 8,5 miliar dengan APBD. Rudy membatalkan rencana tersebut setelah mendengar berbagai kritik dari masyarakat Kalimantan Timur.

“Kami menegaskan keputusan ini Inshaallah tidak akan mengganggu kinerja pemerintahan, tugas pelayanan publik tetap berjalan optimal dan fokus kami tetap pada kesejahteraan masyarakat,” ucap Rudy Mas’ud melalui akun Instagram miliknya @h.rudymasud pada Senin, 2 Maret 2026.

Rudy menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia khususnya Kalimantan Timur atas polemik pengadaan kendaraan dinas ini. Rudy mengatakan bahwa pihaknya akan menjalankan seluruh kinerja Provinsi Kalimantan Timur untuk masyarakat.

“Kritik yang membangun Insyaallah akan menjadi energi bagi kami dalam wujudkan Kaltim sukses menuju generasi emas,” kata Rudy.

Komisi Pemberantasan Korupsi meminta masyarakat untuk terus memantau serta mengawasi kinerja pemerintahan khususnya pada sektor pengadaan barang dan jasa. Menurut Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, bidang tersebut perlu perencanaan yang matang sesuai dengan kebutuhan hingga pelaksanaan dari keperluan yang dianggarkan oleh setiap pemerintah.