PRESIDEN Prabowo Subianto menyoroti satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang tidak beroperasi dengan baik dan benar. Prabowo mengatakan, dapur makan bergizi gratis (MBG) yang tidak sesuai standar akan ditutup.

Menurut Presiden, saat ini pemerintahannya tengah melakukan sertifikasi terhadap SPPG di seluruh Indonesia. Jika ingin terus berjalan, mereka harus memenuhi berbagai standar operasional, seperti kebersihan, keamanan makanan, hingga kualitas air minum.

Prabowo berujar proses itu termasuk upaya standardisasi dalam operasional program MBG unggulannya tersebut. “Standardisasi. Kalau tidak beres, ditutup, di-suspend saja,” kata Prabowo kata Prabowo dalam keterangan yang dirilis Sekretariat Presiden pada Kamis malam, 19 Maret 2026.

Prabowo mengungkapkan sikapnya itu dalam sesi tanya jawab di Hambalang, Bogor, Jawa Barat yang berlangsung pada Rabu malam hingga Kamis dinihari. Dalam wawancara itu, Prabowo menjawab pertanyaan dari sejumlah wartawan dan pakar yang dia undang ke rumahnya tersebut.

Belakangan ini, kata Prabowo, jajarannya telah menutup sekitar 1.030 SPPG karena menyalahi ketentuan operasional. Prabowo berujar, Badan Gizi Nasional, pelaksana MBG, terus melakukan pemeriksaan di lapangan. “Dari sekian puluh ribu dapur, sudah kami tutup lebih dari seribu,” tuturnya.

Prabowo bercerita, para petinggi BGN termasuk jajaran pejabat yang paling sering dia panggil untuk laporan. Salah satunya, Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryanti Deyang yang Prabowo sebut galak kepada dapur MBG bermasalah. “Ini galak sekali dia. Dia sidak terus kerjanya,” kata Prabowo.

BGN sebelumnya menghentikan sementara operasional 1.512 SPPG di Pulau Jawa. Penutupan sementara itu dilakukan setelah evaluasi BGN menemukan sejumlah dapur yang belum memenuhi standar operasional, termasuk syarat sanitasi dan kelengkapan sarana.

Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II BGN Albertus Dony Dewantoro mengatakan penghentian tersebut merupakan bagian dari penataan layanan program MBG. “Ada 1.512 SPPG yang kami hentikan sementara operasionalnya. Ini dilakukan sebagai tindak lanjut evaluasi terhadap pemenuhan standar operasional serta persyaratan sarana dan prasarana di sejumlah SPPG,” kata Dony seperti dikutip dari Antara, Rabu, 11 Maret 2026.

Dony mengatakan, ribuan unit layanan tersebut tersebar di berbagai provinsi di Pulau Jawa, termasuk 50 unit di DKI Jakarta, 62 unit di Banten, 350 unit di Jawa Barat, 54 unit di Jawa Tengah, 788 unit di Jawa Timur, serta 208 unit di Daerah Istimewa Yogyakarta.