INFO TEMPO – Kepala Satuan Tugas Pemulihan dan Rehabilitasi Rumah (Satgas PRR), Tito Karnavian, menegaskan perlunya data akurat dari pemerintah daerah agar pemulihan pascabanjir Sumatra dapat berlangsung presisi dan tepat sasaran.

Hal ini berkaca pada data penerima bantuan sosial yang belum cair di sejumlah daerah, yang disinyalir terjadi karena kelengkapan data belum diterima dari pemerintah daerah setempat. Menurut Tito, pemerintah pusat memprioritaskan daerah yang paling cepat menyerahkan data korban terdampak.

“Strateginya sederhana. Siapa yang paling cepat mengirimkan data, dia juga yang paling cepat kita kirimkan bantuan sosialnya,” kata Tito saat melawat ke Aceh, 6 Maret 2026.

Tapanuli Selatan merupakan salah satu daerah yang terbilang sigap melengkapi data yang dibutuhkan Satgas PRR. Dalam laporan per 20 Maret 2026, Dana Tunggu Hunian (DTH) sudah ditransfer ke 1.294 rekening, sedangkan jaminan hidup (jadup) telah menjangkau 1.862 kepala keluarga atau 7.070 jiwa.

Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu, mengatakan sejak awal seluruh jajarannya mendorong penyelesaian data korban dan kerusakan secara cepat serta terverifikasi. “Kami paham betul bahwa kuncinya berada pada data. Maka sejak awal kami terus mendorong (push) percepatan pendataan,” ujarnya saat bertemu Tempo di kantornya, Kamis, 19 Maret 2026.

Menurut Gus Irawan, kecepatan pendataan berdampak langsung pada pencairan. Dana Tunggu Hunian bahkan sudah mulai diterima warga sejak lama. “Oleh karena itu, Tapanuli Selatan bisa mendapatkan fasilitas dan bantuan pemerintah lebih dulu. Bahkan untuk DTH, mungkin kami yang tercepat,” tambahnya.

Proses verifikasi dilakukan secara berlapis dengan berkoordinasi bersama berbagai unsur di bawah Satgas PRR, termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). “Semua data kami serahkan lengkap dengan klasifikasi tingkat kerusakan sebagai dasar penyaluran bantuan,” tegas Gus Irawan.

Kepala Pos Pinangsori Zulkarnain menangani pemberian bantuan bagi warga Pinangsori dari Kemensos. Foto: DJ Nababan

Di sisi lain, pendataan di Tapanuli Tengah belum semasif kabupaten tetangganya. Saat dikunjungi Tempo, Kepala Kantor Pos Pinangsori, Zulkarnain, menyebutkan pihaknya telah menyalurkan jadup secara langsung kepada warga desa. Namun, ia belum bisa memperluas penyaluran ke Kecamatan Badiri. “Pembagian tetap harus sesuai dengan data yang kami terima,” ucap pria berusia 54 tahun itu.

Zulkarnain menjelaskan, warga penerima bantuan cukup membawa KTP-el atau NIK untuk proses pencairan di Kantor Pos. Ada pula yang disalurkan melalui rekening bank anggota Himbara. Khusus untuk lansia dan warga yang sakit, petugas melakukan jemput bola.

“Untuk yang sakit, kami datangi ke rumah. Kemarin ada warga yang memaksa ingin datang sendiri padahal sedang sakit, ya kami larang. Lebih baik kami yang antar daripada berisiko bagi kesehatan mereka,” tutur Zulkarnain.

Alvin, 33 tahun, warga di hunian sementara (huntara) Asrama Haji Pinangsori, mengaku sangat terbantu. “Kami sangat berterima kasih. Bantuan ini sangat berarti karena sekarang saya sudah tidak mampu lagi menyadap karet,” tuturnya.

Meski jadup sudah mulai cair, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Tengah, Maryati Simanullang, menyebutkan beberapa bantuan lain seperti BSSE dan BIH memang belum diterima. “Saat ini baru Jadup. Bantuan lain akan turun secara bertahap ke depannya,” kata dia.

Bertahapnya bantuan yang turun jadi perhatian seluruh unsur di bawah koordinasi Satgas PRR. Tim ini menyadari warga perlu pemenuhan berbagai keperluan selama Ramadan dan menyambut Idul Fitri 1447 H. Untuk menambal celah tersebut, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menggandeng Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) guna menyalurkan bantuan tambahan.

Penyaluran zakat oleh Baznas Tapanuli Tengah berlangsung di Masjid Darussalam, Desa Mardame, Kecamatan Sitahuis, pada 16 Maret 2026. Sejumlah warga tampak berjalan beriringan menuju masjid, membawa harapan di tengah kondisi pascabencana hidrometeorologi yang masih membekas.

Sitahuis menjadi salah satu kecamatan terdampak cukup parah. Di sepanjang jalan lintas, jejak bencana terlihat jelas dari rumah-rumah warga yang sebagian terkubur tanah akibat longsor. Penyaluran zakat ini pun menjadi bentuk intervensi sosial yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, terutama dalam memberikan dukungan moral bagi warga yang tengah berjuang memulihkan kehidupan.

Dalam konteks ini, program Baznas menjadi pelengkap penting dari skema bantuan pemerintah. Selain menjaga ketahanan sosial, langkah ini memperkuat solidaritas antarwarga terdampak di Sitahuis.(*)