PROGRAM Rintisan Sekolah Swasta Gratis atau RSSG yang pembayarannya per 6 bulan mendapat keluhan dari pemilik yayasan atau kepala sekolah yang arus kasnya minim.

Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD Depok dari Fraksi PKS Ubaidila, bahkan sampai diunggah ke instagram pribadinya di @ubaidilahaja.

Saat dikonfirmasi Ubai, sapaannya, mengungkapkan dirinya mendapat keluhan terkait mekanisme pembayaran RSSG per 6 bulan sekali.

Menurut Ubai, bagi sekolah yang arus kas (cash flow) aman, maka pembayaran per 6 bulan tidak berpengaruh untuk mencukupi operasional bulanan.

“Tapi sebagian besar sekolah (yang ikut RSSG), mereka ini kan rata-rata sekolah-sekolah yang boleh dikatakan banyak yang menengah ke bawah, di mana secara kemampuan keuangan itu sangat-sangat terbatas, sehingga ketika pembayarannya per 6 bulan,” kata Ubai saat dikonfirmasi, Kamis, 19 Maret 2026.

Menurut Ubai, tidak semua sekolah yang ikut program RSSG terbuka terkait kendala operasional karena pembayarannya per 6 bulan, akhirnya meminjam uang dan melakukan segala upaya untuk menghidupkan cash flow bulanan.

“”Banyak juga yang memang tidak terbuka. Kebetulan saya beberapa hari sebelumnya ada berkunjung ke salah satu sekolah di Kecamatan Limo, kebetulan di situ ada SMP dan Madrasah, saya ketemu dengan dua kepala sekolah itu, ya itu dia menyampaikan hal tersebut gitu, cuma kan memang kalau untuk disebutkan takutnya ditegur,” jelas Ubai.

Karenanya, dewan dari daerah pemilihan (Dapil) Beji, Cinere dan Limo ini langsung menyampaikan permasalahan tersebut dalam rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Depok.

“Saya sampaikan dengan TAPD waktu, ada Pak Sekda, ada Pak Ketua Bappeda ya, Pak Dadang agar menjadi perhatian gitu ya,” jelas Ubai.

“Sebaiknya kan kalau kayak BOS itu di awal, Januari-Februari lah kurang lebihnya. Nah, sebaiknya seperti itu atau paling tidak jangan 6 bulan, minimal 3 bulan lah minimal gitu ya,” imbuhnya.

Ubai menilai dari TAPD merespon positif, bahkan mengatakan akan mengkaji skema pembayaran untuk 3 bukan. Namun, ia belum tahu kelanjutannya.

“Yang pasti sih saya menyampaikan itu secara program kan bagus, secara siswa. Tapi bagaimana program ini juga jangan mengorbankan sekolah, khususnya bagi mereka yang memang secara cash flow kurang gitulah ya,” papar Ubai.

Ubai mengatakan secara postur APBD memungkinkan untuk melakukan pembayaran per 3 bulan karena sudah disiapkan untuk satu tahun ke depan.

“Tinggal kapan mau dieksekusinya. Iya, karena memang sudah perencanaannya kan sudah setahun sebelumnya. Sudah diketok palu. Ya tinggal bagaimana pemerintah punya iktikad untuk bisa mengakselerasi itu, mempercepat itu, menjadi prioritaslah,” ucap Ubai.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok Wahid Suryono dan Kepala Bidang Pembinaan SMP Disdik Depok Muhammad Yusuf belum merespon upaya konfirmasi Tempo.