KEPALA Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) menerima aliran dana sekitar Rp 1 miliar per bulan dari program makan bergizi gratis (MBG). Dana tersebut diklaim menjadi penggerak ekonomi di tingkat daerah. “ Satu SPPG rata-rata akan menerima uang Rp 1 miliar per bulan,” ujar Dadan dalam keterangan tertulis, Kamis, 19 Maret 2026.

Menurut Dadan, dana itu disalurkan langsung ke daerah melalui mekanisme virtual account dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Ia menyebut sekitar 93 persen anggaran BGN mengalir langsung ke SPPG di seluruh Indonesia.

Saat ini, jumlah SPPG telah mencapai 25.574 unit. Dengan skema tersebut, Dadan mengatakan terjadi pemerataan distribusi anggaran ke berbagai wilayah.

Ia mencontohkan di Jawa Barat yang memiliki sekitar 5.000 SPPG. Dengan jumlah tersebut, perputaran uang di wilayah itu diperkirakan mencapai Rp 5 triliun per bulan. Dalam 2,5 bulan pelaksanaan program, total dana yang beredar disebut sudah menyentuh Rp 11–12 triliun. “Ini yang menggerakkan roda ekonomi di setiap daerah,” kata dia.

Dadan menyampaikan, program MBG sejak awal dirancang tidak hanya untuk pemenuhan gizi, tetapi diharapkan juga untuk mendorong ekonomi lokal. Kebutuhan pangan dalam program tersebut diharapkan dipasok dari produksi daerah setempat, sehingga membuka pasar bagi petani dan pelaku usaha lokal.

Selain itu, keberadaan SPPG juga disebut menciptakan lapangan kerja baru di daerah, mulai dari tenaga operasional hingga tenaga ahli gizi yang direkrut dari masyarakat sekitar.

Menurut Dadan, sejumlah pemerintah daerah mulai mendorong agar dana yang masuk melalui program ini dibelanjakan untuk bahan baku lokal. Ia berharap terjadi perputaran ekonomi di dalam wilayah yang sama atau ekonomi sirkular.

“Uang yang masuk ke satu daerah itu dibelanjakan dengan membeli bahan baku yang ada di daerah tersebut,” ujarnya.