INFO TEMPO – Kepala Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam (Satgas PRR) sekaligus Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menginginkan masyarakat terdampak banjir Sumatra menggunakan dengan bijak bantuan sosial yang telah diberikan oleh pemerintah. Dengan demikian, bantuan tersebut diharapkan dapat membantu mendorong kembali pertumbuhan ekonomi di tiga provinsi terdampak.

“Kami harapkan selain membantu, yang benar dapat juga membantu pemulihan ekonomi,” kata Tito dalam lawatannya ke Aceh Timur pada Senin, 16 Maret 2026.

Adapun pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menukik tajam sebagai dampak banjir besar yang melanda wilayah tersebut pada akhir 2025. Banyak aktivitas ekonomi masyarakat yang terhenti akibat kerusakan permukiman dan fasilitas umum.

Tito tak ingin berlama-lama dalam kondisi ini. Ia berujar, banjir juga memicu tekanan inflasi karena harga barang naik seiring berkurangnya pasokan di sejumlah daerah. “Inflasi tertinggi hingga Desember 2025 itu terjadi di daerah bencana,” kata Tito dalam lawatannya ke Aceh Timur pada Senin, 16 Maret 2026.

Selain itu, banyak warga kehilangan harta benda dan sumber penghidupan. Akibatnya, daya beli masyarakat ikut melemah. “Masyarakat dikasih uang agar mereka bisa belanja. Kalau ada belanja, maka pasti akan ada perdagangan,” kata dia.

Secara keseluruhan anggaran yang disiapkan untuk bansos korban banjir Sumatra sebesar Rp 878,68 miliar. Uang tersebut nantinya akan disalurkan. Bantuan tersebut terdiri dari Bantuan Stimulan Sosial Ekonomi (BSSE) sebesar Rp 5 juta serta Bantuan Isian Hunian (BIH) Rp 3 juta yang diberikan per keluarga untuk melengkapi kebutuhan dasar rumah tangga. Selain itu, jaminan hidup (jadup) sebesar Rp 450 ribu per orang per bulan selama tiga bulan diberikan untuk membantu warga memenuhi kebutuhan sehari-hari selama masa pemulihan.

Kemensos telah mendata terdapat 67.886 keluarga penerima manfaat. Data ini bersifat dinamis dan sangat mungkin untuk bertambah tergantung pengajuan dari kepala daerah.

Khusus untuk Aceh Timur, Satgas PRR membawa bantuan sosial senilai Rp 100.935.850.000. Penerima manfaatnya yang sudah tervalidasi sebanyak 7.643 kepala keluarga, terdiri dari 28.831 jiwa. Selain itu, pemerintah juga memberikan santunan kepada ahli waris bagi 60 jiwa serta santunan bagi dua korban yang mengalami luka berat.

“Bantuan ini sangat penting sekali, karena bantuan ini insyaallah bisa membantu. Tidak bisa menyelesaikan, tapi meringankan,” kata Kasatgas Tito.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf juga berulang kali menekankan agar bantuan tersebut benar-benar dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Ia memastikan Kementerian Sosial akan melakukan pengawasan melalui proses monitoring dan evaluasi.

“Para penerima manfaat harapannya bisa sekali lagi memanfaatkan,” ujar Gus Ipul.

Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah berujar, pemerintah daerah juga berkontribusi melakukan pengawasan. Ia menegaskan, pengawasan tidak hanya dilakukan terhadap bantuan dari Kementerian Sosial, tetapi seluruh bantuan dari pemerintah pusat akan terus dipantau agar tepat sasaran dan sesuai pemanfaatannya.

“Kami tetap melakukan pengawasan, di samping posko Satgas juga, pengawasan itu akan dilakukan di kabupaten/kota,” ujarnya.

Salah satu penerima bantuan adalah Khairiyah (57), warga Kecamatan Idi Rayeuk, Aceh Timur. Ia tercatat sebagai penerima Bantuan Stimulan Sosial Ekonomi, Bantuan Isian Hunian, serta jaminan hidup.

Ia mengatakan bantuan yang diterimanya akan dimanfaatkan seefektif mungkin. Meski kondisi rumahnya hanya mengalami kerusakan ringan, sebagian besar perabotan di dalamnya telah rusak. Khairiyah juga harus menghidupi dua anak seorang diri setelah suaminya meninggal dunia sebelum banjir.

“Jadi untuk beli kebutuhan yang benar-benar penting saja. Lemari satu saja cukup, tidak perlu banyak. Untuk rumah,Kalau rehab rumah sudah dikasih, bikin dapur sudah rusak. Sudah itu saja,” kata dia.

Meski begitu, ia mengaku bersyukur menjadi penerima bantuan. Ia berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban hidupnya dan membantu memenuhi kebutuhan dasar keluarganya di tengah kondisi yang masih sulit pascabanjir. “Rumahnya ya sudah nggak ada apa pun lagi,” kata dia.

Adapun proses penyaluran bansos ini merupakan komitmen Satgas PRR dalam mengakselerasi pemulihan dengan memastikan seluruh indikator. Selain bantuan sosial, Satgas PRR juga memastikan penyelenggaraan pemerintahan, layanan publik dasar, konektivitas jalan, kegiatan ekonomi, hingga kebutuhan pokok masyarakat kembali berjalan normal. Upaya percepatan ini ditempuh melalui koordinasi intensif dengan kementerian/lembaga serta pemerintah daerah. (*)