KOMISI X DPR berharap rencana pemangkasan anggaran oleh pemerintah imbas defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2026 tak menyasar sektor pendidikan. Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mengatakan, dirinya mendukung opsi pemangkasan sebagai langkah strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal negara.

“Namun, efisiensi harus dilakukan secara cermat, terukur, dan selektif dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap sektor strategis, terutama pendidikan,” kata Lalu dalam keterangan tertulis, Selasa, 17 Maret 2026.

Ia mengingatkan, pendidikan merupakan investasi jangka panjang. Karenanya, sektor pendidikan tidak seharusnya menjadi sasaran rencana pemangkasan anggaran ini. Sebab, pemangkasan anggaran terhadap sektor pendidikan akan memberikan dampak langsung terhadap kualitas sumber daya manusia, termasuk kualitas layanan di berbagai daerah.

Pemangkasan anggaran pendidikan, kata dia, akan mengganggu proses pembelajaran karena keterbatasan fasilitas hingga berkurangnya peningkatan kompetensi tenaga pendidik. “Ini juga berpotensi memperlebar kesenjangan pendidikan antarwilayah,” ujar Lalu.

Komisi X DPR, Lalu melanjutkan, juga menegaskan pentingnya menjaga amanat konstitusi terkait alokasi anggaran pendidikan. Dia mengatakan meski ada pemangkasan anggaran, pemerintah harus tetap berpihak pada peningkatan kualitas pendidikan.

Lalu menambahkan, Komisi X DPR akan segera membahas hal itu bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi guna memastikan rencana pemangkasan anggaran tak menyentuh sektor pendidikan.

“Kebijakan efisiensi tidak boleh mengorbankan kualitas pendidikan,” ucap politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu.

Adapun, kemungkinan pelebaran defisit APBN Tahun 2026 mencuat usai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap skenario defisit imbas perang antara Amerika Serikat-Israel dengan Iran.