PEMERINTAH menargetkan lebih kurang 30 ribu Koperasi Desa Merah Putih berdiri tahun ini. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah membutuhkan tenaga pegawai untuk menjalankan fungsi koperasi tersebut. 

“Butuh pengawakan untuk dapat menjalankan fungsi-fungsi koperasi,” kata dia usai menggelar rapat bersama sejumlah menteri di Kantor Kemenhan pada Selasa, 17 Maret 2026.

Juru bicara Presiden ini berkata kebutuhan tegawai itu dibahas dalam rapat dengan sejumlah menteri hari ini. Rapat ini merupakan perintah Prabowo untuk mendesain ulang kepegawaian. Desain ulang itu untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang akan mendukung program prioritas nasional termasuk Koperasi Desa Merah Putih. 

Prasetyo mengatakan setiap kementerian sudah menyampaikan kebutuhan pegawai. Namun, Prasetyo belum bisa menyampaikan angka kebutuhan itu karena masih dinamis.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) juga sudah meminta pemerintah daerah untuk memetakan kebutuhan pegawai. Pemerintah pusat saat ini juga sedang melakukan data eksisting ASN. “Jadi ini sedang dicari titik temunya,” ujar dia. 

Menurut Prasetyo, rekrutmen CASN akan mempertimbangkan kemampuan fiskal negara. Atas dasar itu, rekrutmen CASN akan menggunakan skema prioritas kebutuhan. Prioritas itu untuk memenuhi kebutuhan pegawai di program prioritas pemerintah. 

“Mungkin ada prioritas-prioritas terlebih dahulu yang harus kami penuhi. Karena harus mempertimbangkan kondisi kemampuan secara fiskal,” kata dia. 

Hari ini, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih mengadakan rapat di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat. 

Rapat dihadiri oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.

Rapat juga dihadiri Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh, dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti. 

Kementerian Pertahanan sebelumnya berencana merekrut 30 ribu sarjana penggerak pembangunan Indonesia (SPPI) untuk mengelola Koperasi Desa Merah Putih. Ribuan SPPI ini akan menjadi tenaga pengawak bagi 80 ribu koperasi yang ditargetkan mulai beroperasi pada Agustus tahun ini.  

“Pemerintah menargetkan perekrutan dan pelatihan sekitar 30 ribu tenaga pengawak melalui dukungan Kementerian Pertahanan, TNI, dan Polri,” kata Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto dalam rapat percepatan program Koperasi Desa Merah Putih, sebagaimana dimuat dalam keterangan resmi Kemenhan pada Kamis, 12 Maret 2026. 

Kepala Biro Informasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Kementerian Pertahanan Brigadir Jenderal Rico Ricardo Sirait menjelaskan, perekrutan SPPI untuk Koperasi Desa Merah Putih terbuka untuk umum. Seluruh sarjana maupun magister dari semua jurusan bisa mendaftar sebagai calon pemimpin di koperasi tersebut.

“Siapa saja boleh mengikuti asalkan memiliki syarat pendidikan terakhir sarjana,” kata Rico saat dihubungi pada Jumat, 13 Maret 2026.

Nantinya, kata dia, calon SPPI yang mendaftar akan melalui proses seleksi dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan. Mereka yang lolos akan menempati posisi manajer di Koperasi Desa Merah Putih yang ada di berbagai daerah. 

Rico menyampaikan perekrutan SPPI untuk mengisi posisi di Koperasi Desa Merah Putih ini dijadwalkan akan dimulai pada Juni 2026. “Saat ini masih dalam tahap koordinasi lintas kementerian atau lembaga serta penyiapan,” katanya.