PRESIDEN Prabowo Subianto mempertimbangkan langkah hukum terhadap sejumlah mantan pejabat otoritas pengawas pasar modal Indonesia. Alasannya, kata dia, para pejabat itu tidak menjawab beberapa surat yang dikirimkan penyedia indeks global, Morgan Stanley Capital International (MSCI).

Prabowo menyatakan ini dalam wawancara khusus dengan media internasional Bloomberg di kediaman pribadinya, Hambalang, Jawa Barat, pada akhir pekan lalu.

Kepala Negara menilai pengabaian atas upaya komunikasi dari MSCI untuk perbaikan pasar modal Indonesia merupakan kelalaian para pejabat. “Saya pikir ada, saya akan mengatakan, kesalahan administrasi yang jelas. Kelalaian tugas yang jelas,” ucap Prabowo dikutip dari laporan Bloomberg.

Kata Prabowo, MSCI telah menulis tiga atau empat surat. Surat-surat itu tak dijawab oleh pejabat otoritas keuangan. “Bisakah Anda bayangkan itu? Itu konyol. Itu benar-benar kebodohan. Saya berpikir untuk melakukan litigasi,” ujar Prabowo. “Maksud saya, seseorang menulis surat kepada Anda, Anda harus menjawab. Segera,” kata Prabowo kemudian.

Sebelumnya pada Selasa, 10 Februari 2026, Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Lingkungan Hashim Djojohadikusumo dalam acara China Conference Southeast Asia mengungkapkan kemarahan Presiden Prabowo. Kemarahan Prabowo itu berkaitan dengan anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia yang dipicu oleh keputusan MSCI menunda rebalancing saham-saham Indonesia.

Hashim berkata, pemerintahan Prabowo marah terhadap otoritas pasar modal lantaran surat yang dikirimkan oleh MSCI tidak mendapatkan balasan. “Yang sebenarnya membuat pemerintah sangat marah, marah terhadap para pejabatnya sendiri, yaitu MSCI telah mengirim empat surat,” katanya.

Karena empat surat sudah dikirimkan, menurut Hashim, pengumuman pihak MSCI seharusnya tidak menjadi kejutan bagi publik. “Orang-orang mengatakan itu mengejutkan. Seharusnya tidak,” ucap dia.

Adapun, dalam laporan Tempo berjudul “Dasco-Sjafrie di Balik Mundur Ramai-ramai Pejabat BEI-OJK” yang terbit pada 8 Februari 2026, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin ditengarai mengusulkan adanya sanksi, termasuk ranah pidana, bagi pimpinan Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Sanksi itu menjadi bentuk tanggung jawab atas pembiaran mereka terhadap praktik goreng-menggoreng saham. Tempo melaporkan, ide itu dilontarkan Sjafrie kepada Prabowo pada hari-hari pertama munculnya laporan MSCI.

Di pihak lain, usulan itu ditolak Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Sufmi Dasco Ahmad. Kala itu, Dasco yang baru saja pulang ibadah umrah langsung menghubungi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Pejabat yang mengetahui hal ini bercerita, Dasco menilai kondisi akan semakin kacau apabila langkah hukum diambil di tengah kondisi pasar yang bergejolak. Dasco pun mengusulkan jalan tengah: pengunduran diri pemimpin BEI dan OJK sebagai bentuk pertanggungjawaban. Opsi itu yang kemudian di ambil Prabowo.