INFO TEMPO – Rumahnya tenggelam. Kalimat itu meluncur pelan dari bibir Khairiyah (57) di Pendopo Bupati Aceh Timur pada Senin siang, 16 Maret 2026. Dengan daster hitam bercorak jingga, ia duduk di antara ratusan warga lain untuk menerima bantuan sosial bagi korban banjir Sumatra.

Khairiyah adalah orang tua tunggal dengan dua anak yang masih menjadi tanggungannya. Ia tinggal di Kecamatan Idi Rayeuk, wilayah yang sempat diterjang banjir pada 2020. Namun, saat itu volume airnya jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan peristiwa bencana hidroklimatologi akhir 2025 lalu.

“Kejadian lalu kan 2020 nggak setinggi segitu. Ini 5 tahun kemudian sudah lewat jendela,” kata dia kepada Tempo.

Air bercampur lumpur yang masuk tak hanya menggenangi rumah, tapi juga merenggut hampir seluruh isi di dalamnya. Kulkas tak lagi dingin, tempat tidur rusak, dan perabot lain tak bisa diselamatkan.

Memang, data dari Satgas PRR mencatat banjir Sumatra pada akhir 2025 membawa dampak yang tak main-main. Sebanyak 2.108.582 jiwa awalnya terpaksa mengungsi karena rumah mereka tersapu banjir lumpur. Tercatat 302.222 rumah terdampak, terdiri dari 58.587 rusak berat, 66.834 rusak sedang, dan 176.801 rusak ringan. Sementara itu, ada 1.207 orang yang meninggal dunia.

Sejak detik pertama bencana terjadi hingga kini, negara terus hadir di tengah warga. Pemerintah pusat bergerak cepat melakukan tanggap darurat, memastikan bantuan menjangkau lokasi yang membutuhkan. Bahkan, Presiden Prabowo Subianto beberapa kali turun langsung ke lapangan, meninjau kondisi di Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat.

Saat ini, jumlah pengungsi sudah turun signifikan. Tersisa 812 kepala keluarga di Aceh Utara dan Aceh Tamiang per 13 Maret 2025. Untuk kerusakan rumah juga telah dibantu melalui penyaluran Insentif Perbaikan Rumah dengan menggelontorkan dana Rp 369,9 miliar.

Memasuki fase transisi menuju pemulihan, Presiden Prabowo Subianto membentuk Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam (Satgas PRR). Melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026, Prabowo menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk memimpin satgas tersebut, dengan harapan kehidupan masyarakat dapat segera kembali normal.

Adapun tugas Satgas PRR dalam melakukan pemulihan mencakup tujuh indikator, di antaranya penyelenggaraan pemerintahan, layanan publik seperti fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta keterhubungan akses darat berupa jalan, baik jalan nasional, provinsi, kabupaten hingga desa, termasuk jembatan.

Lebih jauh, upaya pemulihan juga menyentuh denyut ekonomi masyarakat. Pasar, restoran, dan berbagai aktivitas usaha lainnya didorong untuk kembali hidup. Aspek sosial pun tak luput, termasuk pemulihan rumah ibadah. Selain itu, berbagai layanan penunjang seperti SPBU, listrik, PDAM, hingga jaringan internet turut menjadi bagian dari indikator yang dipulihkan secara bertahap, agar kehidupan masyarakat benar-benar kembali berjalan seperti sediakala.

Inti pemulihan terletak pada bangkitnya harapan hidup masyarakat, tercermin dari terjaminnya kebutuhan dasar serta mulai bergeraknya kembali usaha ekonomi rakyat. Dalam konteks ini, bantuan sosial memegang peran penting sebagai penopang awal.

Melalui Kementerian Sosial, bantuan yang diberikan meliputi santunan ahli waris korban meninggal dunia sebesar Rp 5 juta per korban serta santunan bagi korban luka berat sebesar Rp 5 juta per orang. Selain itu, terdapat Bantuan Isian Hunian sebesar Rp 3 juta per kepala keluarga, Bantuan Stimulan Sosial Ekonomi sebesar Rp 5 juta per keluarga, serta jaminan hidup sebesar Rp 450 ribu per orang per bulan selama tiga bulan.

Kasatgas Tito Karnavian dan para wakilnya, yakni Kepala Staf Umum TNI, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Komandan Korps Brigade Mobil Polri, serta Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, hampir setiap minggu bergantian turun ke lapangan meninjau langsung progres kerja antar kementerian dan lembaga. Di titik inilah negara hadir secara all out, memastikan masyarakat tidak berjalan sendiri dalam proses pemulihan.

Teranyar, Tito Karnavian berkunjung ke Kabupaten Aceh Timur bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul pada Senin, 16 Maret 2026. Pagi itu, langit belum sepenuhnya terang, namun Kasatgas dan Mensos telah bertolak sejak pukul 07.00 WIB menggunakan pesawat Boeing 737 milik TNI AU dari Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Aceh Timur dipilih sebab menjadi salah satu kabupaten dengan dampak paling signifikan. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Timur, kerugian akibat banjir diperkirakan mencapai Rp 5,39 triliun.

Adapun kerusakan pada rumah warga meliputi 6.717 unit rusak berat, 4.671 unit rusak sedang, dan 7.040 unit rusak ringan. Selain permukiman, banjir juga merusak berbagai infrastruktur seperti jembatan, jalan, rumah ibadah, sekolah, meunasah, dermaga, serta fasilitas layanan publik lainnya.

Perjalanan itu bukan kunjungan biasa. Di tengah bulan Ramadan, keduanya, di tengah kesibukan dan padatnya agenda kerja, terbang pulang-pergi dalam sehari untuk memastikan bantuan sosial bagi korban banjir Sumatra benar-benar sampai atau ‘delivered’. Tempo berkesempatan ikut serta meliput langsung penyaluran bansos tersebut.

Memang tak langsung menuju Aceh Timur, setelah sekitar dua jam mengudara, rombongan Satgas PRR terlebih dahulu mendarat di Lanud Soewondo, Medan. Dari sana, rombongan melanjutkan perjalanan menggunakan dua helikopter caracal menuju Lapangan Merdeka Aceh Timur. Langkah ini diambil karena sulitnya medan serta jauhnya lokasi yang termasuk wilayah terdampak bencana. Perjalanan udara tersebut memakan waktu sekitar satu jam hingga akhirnya tiba di lokasi kegiatan.

Setibanya di Aceh Timur sekitar pukul 09.30 WIB, Tito dan Gus Ipul disambut oleh Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Kapolda Aceh Marzuki Ali Basyah, serta Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky bersama jajaran pemerintah daerah.

Rombongan kemudian langsung menuju Pendopo Bupati Aceh Timur. Di lokasi tersebut, ratusan warga penerima manfaat telah berkumpul menunggu penyaluran bantuan. Setelah rangkaian acara selesai, bantuan sosial tersebut langsung disalurkan kepada masyarakat melalui PT Pos Indonesia.

Satgas PRR membawa uang senilai Rp 100.935.850.000 dalam upaya penyaluran bansos di Kabupaten Aceh Timur ini. Penerima manfaatnya yang sudah tervalidasi sebanyak 7.643 kepala keluarga, terdiri dari 28.831 jiwa. Selain itu, pemerintah juga memberikan santunan kepada ahli waris bagi 60 jiwa serta santunan bagi dua korban yang mengalami luka berat.

“Bantuan ini sangat penting sekali, karena meski tidak bisa menyelesaikan, insyaallah, bisa meringankan,” kata Kasatgas Tito dalam sambungannya di lawatan tersebut.

Besaran penerima manfaat di Aceh Timur mencapai 11,26 persen dari total penerima bantuan sosial bagi korban banjir di 56 kabupaten di tiga wilayah provinsi terdampak yang berjumlah 67.886 KK itu. Proporsi yang relatif tinggi dari sisi jumlah KK terdampak mendorong Mensos dan Kasatgas PRR Tito memilih Aceh Timur untuk penyaluran bantuan sosial tsb. Angka KK terdampak masih bersifat dinamis, tergantung pendataan oleh pemda terdampak.

Menteri Sosial Gus Ipul berujar secara keseluruhan, saat ini anggaran yang disiapkan untuk bansos korban banjir Sumatra sebesar Rp 878,68 miliar. Khusus Aceh Timur, Kemensos menyalurkan dengan rincian BSSE dan BIH untuk 7.643 KK yang masing-masing senilai Rp 38.215.000.000 dan Rp 22.929.000.000. Untuk jadup, Aceh Utara mendapat alokasi Rp 38.921.850.000 bagi 28.831 jiwa. Di luar itu, ada juga santunan kepada ahli waris bagi 60 jiwa dengan nilai Rp 900.000.000, serta santunan bagi korban luka berat untuk dua jiwa dengan total Rp 10.000.000.

“Kami harapkan para penerima manfaat benar-benar menggunakan bantuan ini untuk peruntukannya,” kata Mensos Gus Ipul. 

Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah (tengah) bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul (kanan) saat membagikan bantuan sosial senilai Rp 100.935.850.000 untuk masyarakat terdampak banjir di Kabupaten Aceh Timur, Senin, 16 Maret 2026. TEMPO/Rizki Yusrial

Pada momen yang sama, Kementerian Dalam Negeri juga menyerahkan 2.000 paket peralatan rumah tangga kepada masyarakat Kabupaten Aceh Timur. Upaya pemulihan ini juga dilakukan dengan persetujuan Presiden Prabowo menambah dana Transfer ke Daerah (TKD) ke seluruh daerah di tiga provinsi terdampak dengan total Rp 10,6 triliun.

Khairiyah mengaku bersyukur menjadi penerima bantuan ini. Ia tercatat sebagai penerima Bantuan Stimulan Sosial Ekonomi, Bantuan Isian Hunian, serta jaminan hidup. Di sekitarnya, tampak seorang ibu yang harus menggunakan kursi roda serta seorang pria berusia sekitar 40 tahun yang berjalan dengan tongkat, keduanya juga penerima bantuan karena mengalami luka berat akibat banjir tersebut.

Khairiyah berharap bantuan ini dapat meringankan beban hidupnya dan membantu memenuhi kebutuhan dasar keluarga menjelang Idul Fitri di tengah kondisi yang masih sulit pascabanjir. “Jadi untuk beli-beli yang wajib-wajib saja lah kan. Lemari satu saja, nggak usah banyak. Kalau rehab rumah sudah dikasih, perbaiki dapur yang rusak. Sudah itu saja,” kata dia.

Tak hanya bantuan sosial, geliat pemulihan juga menunjukkan catatan positif pada indikator lain. Misalnya pembangunan hunian sementara (huntara), per 16 Maret Satgas PRR melaporkan di Aceh Timur telah rampung 3.151 unit dari target 3.212 unit. Perkembangan ini sejalan dengan kondisi masyarakat yang kini sudah tidak lagi tinggal di tenda pengungsian.

Prosesi penyaluran bantuan sosial selesai sekitar pukul 13.00 WIB. Rombongan Ketua Satgas PRR dan Menteri Sosial kemudian langsung bertolak menuju Medan menggunakan helikopter. Setibanya di Lanud Soewondo, mereka tanpa jeda berganti moda transportasi dengan menaiki pesawat TNI AU Boeing 737 menuju Jakarta. Seluruh rombongan tiba sekitar pukul 16.00 WIB. Artinya, seluruh kegiatan padat ini memakan waktu 8 jam.

Meski kegiatan yang begitu padat, Kasatgas dan Mensos tetap semangat untuk mendorong upaya pemulihan. Hal ini merupakan bentuk komitmen Satgas PRR untuk mewujudkan kehadiran negara dalam membantu warga yang terdampak banjir Sumatra. Indikator pemulihan mencakup seluruh aspek yang juga termasuk layanan kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. (*)