Indonesia Sampaikan Program MBG di Sidang Dewan HAM PBB

PEMERINTAH Indonesia mengangkat program Makan Bergizi Gratis dalam rangkaian kegiatan tambahan di sela Sidang Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB) Sesi ke-61 di Markas Besar PBB, Jenewa, Swiss, pada Kamis, 12 Maret 2026.

Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Munafrizal Manan mengatakan MBG telah menjangkau sekitar 61,6 juta penerima manfaat hingga Maret 2026. “Termasuk anak sekolah, balita, serta ibu hamil dan menyusui melalui lebih dari 24.000 fasilitas layanan di seluruh Indonesia,” kata Manan dalam keterangan resmi. 

Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca

Manan menyampaikan itu dalam side event yang diadakan pemerintah Indonesia bertajuk “Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia: Investasi Berbasis Hak Asasi Manusia (Indonesia’s Free Nutritious Meal Program: A Rights-Based Investment in Human Dignity)” Jenewa, Swiss pada Kamis, 12 Maret 2026.

Dia mengatakan MBG bertujuan meningkatkan status gizi generasi saat ini dan mendatang, sekaligus mendukung partisipasi serta kualitas pembelajaran di sekolah. Program diharapkan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi jangka panjang melalui penciptaan generasi yang lebih sehat dan produktif.

Dia mengklaim MBG memberikan dampak ekonomi dengan menciptakan lebih dari satu juta lapangan kerja. Pun melibatkan sekitar 35.000 pemasok pangan, termasuk koperasi dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di berbagai daerah.

Menurut dia, MBG memiliki dimensi penting dalam pemajuan HAM, khususnya terkait pemenuhan hak atas pangan, kesehatan, pendidikan, jaminan sosial, serta standar hidup yang layak. 

Adapun side event ini juga menghadirkan sejumlah panelis internasional, antara lain perwakilan dari Food and Agriculture Organization (FAO), World Food Programme (WFP), serta perwakilan tetap Perancis, Kuba, dan Finlandia untuk PBB di Jenewa.

Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan berbagai negara serta organisasi masyarakat sipil yang mengikuti jalannya diskusi mengenai penguatan hak atas pangan sebagai bagian dari pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

  • Related Posts

    Respons PD soal Wacana Menteri-Anggota DPR Potong Gaji Imbas Konflik Timteng

    Jakarta – Wacana potong gaji anggota kabinet dan anggota parlemen buntut dampak konflik di Timur Tengah (Timteng) dikaji Presiden Prabowo Subianto. Partai Demokrat (PD) menilai di tengah konflik Timten segala…

    Iran menolak klaim Trump untuk melakukan pembicaraan; kebakaran terjadi di dekat bandara Dubai

    Lewati tautanLewati ke Konten Hidup Menu navigasi berita Afrika Asia AS & Kanada Amerika Latin Eropa Asia Pasifik Timur Tengah Dijelaskan Pendapat Olahraga Video Fitur Ekonomi Hak Asasi Manusia Krisis…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *