KEMENTERIAN Luar Negeri menunda penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi D-8 hingga waktu yang belum ditentukan. KTT D-8 adalah forum kerja sama antara delapan negara berkembang seperti Malaysia, Iran, Mesir, Turki, Pakistan, Nigeria, Bangladesh, dan Azerbaijan.

Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemlu Tri Tharyat menjelaskan keputusan untuk menunda pertemuan itu terpaksa ditempuh mengingat ketegangan geopolitik di Timur Tengah belum mereda. 

“Akhirnya pada tadi malam Bapak Menteri Luar Negeri menandatangani surat kepada mitra-mitranya yang berisikan penundaan pelaksanaan KTT D-8 dan seluruh rangkaian kegiatannya,” kata Tri dalam jumpar pers di Kementerian Luar Negeri yang juga disiarkan di Youtube pada Jumat, 13 Maret 2026.

Menurut Tri, seluruh negara anggota telah menerima pemberitahuan penundaan tersebut serta memahami keputusan yang diambil Indonesia. Kata dia, keberlangsungan acara ini akan dibahas lebih lanjut begitu kondisi geopolitik mulai mereda. “Penetapan tanggal baru akan dibahas lebih lanjut pada waktu yang tepat. Untuk saat ini situasi di Timur Tengah masih berkembang,” katanya. 

Sebelumnya, Indonesia dijadwalkan akan menjadi tuan rumah dan memimpin KTT D-8 yang akan digelar pada 15 April 2026. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan KTT D-8 akan membahas kerja sama konkret antara delapan negara, khususnya dalam penguatan ekonomi, serta langkah nyata yang berdampak langsung bagi negara anggota. 

Dalam forum tersebut rencananya negara D-8 akan membahas Solusi Dua Negara sebagai upaya penyelesaian konflik Israel dan Palestina. Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir mengatakan pemerintah Indonesia akan membahas perkembangan terkini konflik tersebut serta langkah-langkah yang dapat diambil, termasuk yang telah disepakati Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

“Tentu ujungnya adalah Two State Solution,” kata Arrmanatha di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin, 9 Februari 2026 yang dilansir dari Antara.

Adapun D-8 dibentuk pada 1997 oleh delapan negara berkembang, yakni Indonesia, Bangladesh, Mesir, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan, dan Turki, yang sebagian besar juga tergabung dalam OKI. Organisasi tersebut bertujuan memperkuat kerja sama ekonomi, perdagangan, dan pembangunan guna mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.