Kemhan Akan Latih SPPI Jadi Pengelola Kopreasi Merah Putih

KEMENTERIAN Pertahanan akan melatih sarjana penggerak pembangunan Indonesia (SPPI) untuk mengelola Koperasi Desa Merah Putih. Kementerian Pertahanan memproyeksikan mereka akan menempati posisi manajer dalam Kopreasi Desa Merah Putih. 

“Pendidikan SPPI diarahkan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang mendukung operasional serta penguatan tata kelola koperasi desa merah putih sebagai bagian dari penguatan ekonomi desa,” kata Kepala Biro Informasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Kementerian Pertahanan Brigadir Jenderal Rico Ricardo Sirait, Jumat, 13 Maret 2026.

Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca

Ia menjelaskan, perekrutan SPPI untuk Koperasi Desa Merah Putih terbuka untuk umum. Seluruh sarjana maupun magister dari semua jurusan bisa mendaftar sebagai calon pemimpin di koperasi tersebut. “Siapa saja boleh mengikuti asalkan memiliki syarat pendidikan terakhir sarjana,” kata Rico.

Nantinya, kata dia, calon SPPI yang mendaftar akan melalui proses seleksi dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan bersama sejumlah lembaga lainnya, seperti Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian RI, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pendidikan SPPI untuk mengisi posisi di Koperasi Desa Merah Putih akan dimulai pada Juni 2026. “Saat ini masih dalam tahap koordinasi lintas kementerian atau lembaga serta penyiapan,” ujar Rico.

Rico menekankan bahwa program  ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menyiapkan sumber daya manusia untuk mendukung pembentukan hingga 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih dan Koperasi Kelurahan Merah Putih. “Perekrutan dan pelatihannya akan dilakukan secara bertahap,” kata Rico. 

  • Related Posts

    Aktivis KontraS Disiram Air Keras, Sahroni: Aksi Teror Tak Baik Bagi Demokrasi

    Jakarta – Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, disiram air keras oleh orang tak dikenal di kawasan Salemba, Jakarta Pusat. Wakil Ketua Komisi…

    DPR Sahkan Komisioner OJK, Misbakhun: Pengawasan Harus Progresif

    Jakarta – DPR RI mengesahkan lima Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2026-2031. Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, meminta penguatan kualitas pengawasan sektor jasa keuangan, terutama…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *