INFO NASIONAL – Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merilis Data Kependudukan Bersih (DKB) Semester II Tahun 2025 di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta, pada Kamis, 12 Maret 2026. Direktur Jenderal Dukcapil Teguh Setyabudi mewakili Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka secara resmi kegiatan yang bertema ‘Potret Keragaman Indonesia Dalam Satu Data Kependudukan Nasional’.

Teguh menegaskan bahwa pentingnya data kependudukan sebagai dasar perencanaan pembangunan nasional. “Data kependudukan adalah fondasi bagi berbagai kebijakan negara, mulai dari pelayanan publik, pembangunan demokrasi, perencanaan pembangunan hingga alokasi anggaran. Karena itu akurasi dan ketunggalan data menjadi kunci,” kata Teguh.

Teguh menjelaskan, data kependudukan ini dihimpun dari berbagai layanan administrasi kependudukan seperti, perekaman biometrik KTP-el; pencatatan kelahiran; pencatatan kematian; perpindahan penduduk; pencatatan perkawinan dan perceraian serta penerbitan dokumen kependudukan lainnya. “Data Kependudukan Bersih ini merupakan potret faktual kondisi demografi Indonesia yang diperoleh dari pelayanan administrasi kependudukan di seluruh Indonesia. Data ini menjadi rujukan penting bagi pemerintah, lembaga, dan dunia usaha,” ujar Teguh.

Teguh memaparkan, jumlah penduduk Indonesia berdasarkan DKB Semester II Tahun 2025 mencapai 288.315.089 jiwa, meningkat 1.621.396 jiwa dibanding Semester I Tahun 2025. Rinciannya terdiri dari jumlah penduduk laki-laki sebesar 145.498.092 jiwa dan penduduk perempuan sebesar 142.816.997 jiwa.

“Rasio ini menunjukkan sedikit kelebihan jumlah laki-laki, namun masih dalam batas normal secara demografi. Pemerintah biasanya memperhatikan rasio ini untuk perencanaan jangka panjang, misalnya dalam bidang kesehatan reproduksi, pendidikan, dan kesejahteraan sosial,” ujarnya.

Kemudian untuk sebaran penduduk Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa sebesar 55,55 persen, disusul Sumatera 21,88 persen, sementara wilayah lain seperti Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua memiliki proporsi lebih kecil. Adapun, persentase perekaman KTP-el telah mencapai 97,47 persen, yakni 206.467.957 jiwa dari total wajib KTP sebsar 211.826.747 jiwa.

Menurut Teguh, tingginya persentase perekaman berarti data demografi semakin mendekati kondisi riil, sehingga lebih akurat untuk perencanaan pembangunan, statistik, dan kebijakan publik. “Selisih sekitar 2,53 persen atau ±5,3 juta jiwa, menggambarkan kelompok yang belum terjangkau, bisa karena faktor geografis, sosial, atau administratif,” ucapnya.

Dia menegaskan, Dukcapil terus mengupayakan layanan jemput bola untuk mengakselerasi angka perekaman yang tinggi dan memastikan mayoritas warga bisa mengakses layanan publik berbasis NIK. “Sehingga memperkuat prinsip no one left behind.” (*)