MENTERI Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan 8.000 prajurit TNI telah siap diberangkatkan ke jalur Gaza, Palestina, untuk penugasan International Stabilization Force (ISF) besutan Board of Peace. Namun hingga belum ada kepastian waktu keberangkatan pasukan perdamaian Tanah Air tersebut.

“Kami menunggu perkembangan dari Board of Peace,” kata dia usai pertemuan dengan Wakil Perdana Menteri Australia merangkap Menteri Pertahanan Richard Marles, di kantornya, pada Kamis, 12 Maret 2026.

Menurut Sjafrie, dinamika di Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu saat ini masih tinggi. “Board of Peace ini saya kira kita semua tahu bahwa ada kontribusi antara rencana Presiden Trump dengan PBB,” ucapnya.

Terlebih setelah adanya perang yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel, beserta Iran tersebut. Sjafrie mengatakan konflik antara Iran dan dua negara anggota BoP memerlukan perhatian khusus.

Namun, dia mengatakan sikap Indonesia terhadap keberlanjutan pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza tetap berorientasi pada kepentingan nasional. Sjafrie berujar hal itu telah menjadi amanat konstitusi, yang menyatakan negara harus melindungi segenap tumpah darah Indonesia.

Karena itu, dia menyatakan pemberangkatan 8.000 prajurit TNI sebagai Pasukan Perdamaian harus memperhatikan aspek kemanusiaan. “Jadi tugas yang kami laksanakan tidak bisa hanya berpikir tugas-tugas dalam rangka menghadapi suatu konflik,” kata Sjafrie.

Rencana mengirim 8.000 tentara Indonesia ke Gaza mendapat penolakan dari berbagai pihak. Salah satunya Forum Purnawirawan Prajurit TNI, yang meminta rencana tersebut dibatalkan.

Forum Purnawirawan menilai keterlibatan Indonesia dalam pasukan stabilisasi internasional yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini melanggar konstitusi. Jenderal (Purnawirawan) Fachrul Razi menjelaskan, selama ini keterlibatan Indonesia dalam dalam pasukan perdamaian internasional hanya boleh dilakukan atas mandat PBB, bukan organisasi lain.

“Apalagi ini lewat Board of Peace yang dipimpin jenderal Amerika. Ini sungguh menyinggung perasaan teman-teman Palestina,” kata Fachrul pada Kamis, 26 Februari 2026.

Selain itu, penerjunan pasukan dalam skala besar semacam ini juga harus atas koordinasi, konsultasi, serta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Forum Purnawirawan menilai ketiadaan perencanaan yang matang dengan DPR, lalu hanya diputuskan oleh Presiden, menunjukkan keterlibatan TNI dalam ISF bukan agenda negara, melainkan agenda Prabowo sebagai individu.

“Sesuai dengan konstitusi, keputusan strategis harus mendapat persetujuan DPR dan segala pihak-pihak yang bersangkutan,” kata Fachrul.

Mantan Menteri Agama ini melanjutkan, klaim Prabowo bahwa Indonesia tidak akan terlibat dalam operasi bersenjata, ditambah Indonesia memiliki peran strategis sebagai Wakil Panglima ISF, tidak cukup menjamin bahwa operasi ini tidak akan menindas Palestina sebagaimana yang dijanjikan Amerika.

Dalam militer, kata Fachrul, posisi wakil panglima dan panglima utama adalah satu paket. Ketika panglima yang diwakili Amerika memutuskan melakukan operasi pelucutan senjata, tidak mungkin wakil panglima yang berasal dari Indonesia bisa menolak.