KEMENTERIAN Haji dan Umrah telah menyiapkan sejumlah skenario dalam pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 di tengah masih berlangsungnya perang Iran vs AS-Israel. Adapun tahap keberangkatan jemaah haji tahun ini dijadwalkan mulai 22 April.

Skenario pertama, jemaah haji tetap diberangkatkan ke Tanah Suci meski berisiko tinggi. Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf mengatakan, hal ini bisa dilakukan bila Arab Saudi tetap membuka penyelenggaraan haji.

“Terhadap skenario ini, kami perlu memitigasi jalur udara ke Arab Saudi,” kata dia dalam rapat bersama Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat di kompleks DPR, Jakarta pada Rabu, 11 Maret 2026.

Dia mengungkapkan, mitigasi jalur udara ini dapat dilakukan dengan mengalihkan rute penerbangan yang menjauhi zona konflik. Beberapa di antaranya seperti di Irak, Suriah, Iran, Israel, Uni Emirat Arab, dan Qatar.

Irfan mengatakan, pengalihan rute penerbangan juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan jalur selatan via Samudra Hindia. “Atau masuk melalui ruang udara Afrika Timur, atau jalur aman lainnya,” ujar dia.

Namun, dia mengatakan langkah mitigasi dengan mengubah rute penerbangan berpotensi berdampak pada durasi waktu tempuh yang makin panjang. “Tentu saja akan berakibat ke penambahan anggaran,” kata Irfan.

Skenario kedua, Indonesia membatalkan keberangkatan para jemaah haji meski otoritas Arab Saudi tetap membuka pelaksanaan haji tahun ini. Irfan mengatakan skenario ini dapat dipertimbangkan dengan memperhatikan risiko keamanan terhadap keselamatan jemaah haji Tanah Air.

“Terhadap skenario ini, tentu perlu dilakukan diplomasi dengan melakukan negosiasi tingkat tinggi dengan pemerintah Arab Saudi,” ucapnya.

Irfan menyatakan diplomasi ini diperlukan supaya biaya yang telah disetor untuk penyediaan akomodasi, konsumsi, hingga transportasi pelaksanaan haji tidak hangus sekalipun batal berangkat. “Melainkan dapat digunakan untuk penyelanggaraan ibadah haji tahun 2027 tanpa penalti,” katanya.

Kementerian Haji dan Umrah juga menyiapkan langkah antisipasi terhadap penolakan calon jemaah yang batal berangkat bila skenario ini diterapkan. Salah satunya perihal manejemen psikologi massa jemaah haji.

“Dalam hal ini kami dengan MUI menerbitkan fatwa atau penjelasan syari mengenai kemampuan dari sisi keamanan,” katanya. 

Fatwa tersebut menyatakan pembatalan keberangkatan ibadah demi keselamatan nyawa ialah wajib secara agama. “Tindakan ini berpotensi adanya narasi negatif jemaah haji dan masyarakat yang memandang memberangkatkan haji lebih penting daripada keamanan diri,” ucap politikus Partai Gerindra ini.

Skenario terakhir, pemerintah Saudi menutup pelaksanaan haji tahun 2026 dan Indonesia membatalkan keberangkatan para jemaah. Menurut dia, hal ini bisa terjadi bila situasi akibat konflik Iran dan Israel-Amerika Serikat tidak terkendali.

“Terhadap skenario ini kami perlu melakukan penyelamatan dana layanan yang terlanjur dibayar,” kata Irfan.

Selain itu, bila opsi ini diterapkan pemerintah akan menghentikan seluruh proses penyediaan akomodasi, konsumsi, transportasi, bimbingan ibadah, hingga penyelesaian visa jemaah.

“Kemudian, memprioritaskan keberangkatan tahun mendatang bagi jemaah haji yang telah lunas BPIH yang sudah masuk dalam alokasi berangkat,” ujarnya. Irfan menyatakan hal ini bisa dilakukan mengingat skenario penundaan pelaksanaan haji tahun ini berpotensi memperpanjang waktu antrean.