MENTERI Komunikasi dan Digital Meutya Hafid membuka peluang penundaan penerapan kebijakan pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun. Pemerintah sebelumnya menargetkan aturan tersebut mulai berlaku pada 28 Maret 2026.

Meutya mengatakan pemerintah masih melakukan koordinasi lintas kementerian untuk memastikan kebijakan perlindungan anak di ruang digital itu dapat berjalan efektif. Karena itu, rapat koordinasi dengan sejumlah kementerian yang digelar pada hari ini, Rabu, 11 Maret 2026, di Kantor Komdigi, Jakarta Pusat, untuk mematangkan implementasinya.

“Kita pahami bahwa pemerintah sudah menyampaikan bahwa tanggal 28 Maret 2026 kita akan efektif melakukan penundaan usia anak 16 tahun untuk sosial media yang sudah kita umumkan sebelumnya,” kata Meutya sebelum memulai rapat koordinasi.

Menurut dia, koordinasi lintas kementerian diperlukan karena skala kebijakan ini sangat besar. Indonesia memiliki sekitar 82 juta anak di bawah usia 18 tahun. Jika mengacu pada batas usia 16 tahun dalam aturan tersebut, maka sekitar 70 juta anak akan terdampak kebijakan pembatasan akses media sosial.

Meutya menyebut jumlah tersebut jauh lebih besar dibandingkan negara lain yang telah menerapkan kebijakan serupa. “Kalau peraturan serupa sudah dilakukan di Singapura dengan jumlah anak sekitar 5,7 juta, ini agak berbeda karena skalanya memang cukup besar,” ujarnya.

Ia menjelaskan kebijakan pembatasan akses media sosial bagi anak tidak muncul secara tiba-tiba. Regulasi tersebut merupakan turunan dari revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disahkan pada 2024.

Aturan tersebut kemudian diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 yang mewajibkan penyelenggara sistem elektronik memberikan perlindungan bagi anak. Selanjutnya, Kementerian Komunikasi dan Digital menerbitkan peraturan menteri pada Maret 2026 untuk mengatur implementasi teknisnya.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah melibatkan sejumlah kementerian, antara lain Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Meutya mengatakan pemerintah ingin memastikan anak-anak Indonesia dapat tumbuh dalam lingkungan digital yang aman, sehat, dan mendukung perkembangan mereka. Karena itu, pemerintah masih terus mematangkan koordinasi sebelum aturan tersebut diterapkan secara efektif.