TENAGA Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ulta Levenia mengatakan Board of Peace atau Dewan Perdamaian tidak bisa dikaitkan dengan perang Amerika Serikat dan Iran. Indonesia sebelumnya diminta mundur dari BoP bentukan Amerika Serikat itu setelah AS memulai perang melawan Iran.

Ulta menilai perkara BoP dan perang yang disulut pelopornya itu adalah dua hal terpisah. “Board of Peace itu harus kita pisahkan dengan konfik (AS dan Iran) yang sekarang,” kata Ulta dalam keterangan video, Ahad, 8 Maret 2026.

Menurut Ulta, BoP adalah wadah yang bisa dimanfaatkan untuk perjuangan memerdekakan Palestina. Dengan segala keterbatasannya, Ulta berujar, Indonesia tetap bisa mengusahakan kedaulatan Palestina lewat badan tersebut.

Ulta meyakini BoP memiliki fondasi yang kuat untuk kemerdekaan Palestina. Dia merujuk kepada 20 poin rencana perdamaian Gaza dari Presiden AS Donald Trump yang juga diadopsi oleh Dewan Perdamaian.

Dua puluh poin rencana itu, menurut Ulta, berisi jaminan bahwa Board of Peace memiliki sikap yang terbuka terhadap kemerdekaan Palestina. Ulta mencontohkan poin nomor 16 dalam rencana tersebut, yang menyebut Israel tidak akan menduduki atau menganeksasi Gaza.

Ulta juga menyoroti bahwa, dalam rencana yang sama, Otoritas Palestina akan diberikan jalan untuk menentukan nasib sendiri dan mencapai status sebagai negara berdaulat. “Jadi akan diberikan jalan untuk menentukan masa depan mereka sendiri dan membangun negara mereka sendiri gitu,” tuturnya.

Selain itu, Ulta berujar Board of Peace juga menyatakan bahwa Amerika Serikat akan membangun dialog antara Israel dan Palestina. Tujuannya agar keduanya bisa hidup berdampingan secara damai. Sikap itu, kata Ulta, sesuai dengan Indonesia yang ingin mendorong solusi dua negara atau two-state solution untuk keduanya.

Ulta juga membicarakan ketentuan Dewan Perdamaian bahwa para pejuang Hamas yang menjadi tawanan Israel tidak akan dijatuhi hukuman. “Ketika tawanan sudah dilepaskan kedua belah pihak, anggota Hamas yang mau hidup berdampingan dengan damai akan diberikan amnesti. Jadi mereka tidak akan dijatuhi hukuman,” ucap Ulta.

Maka dari itu, menurut Ulta, kritik yang menganggap Board of Peace tidak pro-kemerdekaan Palestina adalah penilaian yang tidak berdasar. “Lucu nih kalau dibilang enggak ada menyebutkan atau mengadvokasi kemerdekaaan Palestina di Board of Peace ini,” kata dia.

Saat ini, pemerintah Indonesia menyatakan telah menangguhkan keanggotaan di Board of Peace. Penangguhan itu dilakukan pemerintah setelah perang meletus antara AS dan Israel melawan Iran di Teluk Persia.

Sejumlah pihak sebelumnya meminta Indonesia keluar dari Board of Peace setelah AS bersama Israel menyerang Iran. Desakan  itu termaktub pada Tausiyah MUI dalam surat bernomor Kep-28/DP-MUI/III/2026. Tausiyah itu ditandatangani Ketua Umum MUI Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Amirsyah Tambunan.

MUI mengungkap, Amerika yang tengah memainkan peran sentral dalam pengelolaan konflik Palestina melalui Dewan Perdamaian menghadapi pertanyaan besar. MUI mempertanyakan apakah strategi tersebut memang diarahkan untuk perdamaian yang adil atau justru memperkuat arsitektur keamanan yang timpang dan mengubur kemerdekaan Palestina.

“Untuk itu, MUI mendesak pemerintah Indonesia agar mencabut keanggotaan dari BoP karena dipandang tidak efektif mewujudkan kemerdekaan sejati di Palestina,” kata MUI dalam Tausiyah yang dikeluarkan pada Ahad, 1 Maret 2026, dikutip dari keterangan tertulis pada laman resmi MUI.

Situasi di Timur Tengah sebelumnya memanas setelah militer Amerika Serikat dan Israel melakukan serangan udara ke Iran pada 28 Februari 2026 lalu. Serangan udara ke Teheran, ibu kota Iran, tersebut menewaskan sejumlah pemimpin Republik Islam itu, termasuk Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei.

Iran melakukan serangan balasan ke wilayah Israel serta negara-negara tetangganya yang memiliki pangkalan militer Amerika Serikat. Serangan dari AS-Israel ke Iran juga terus terjadi.